Dunia Usaha Rumuskan Sepuluh Tantangan Ekonomi bagi Jokowi-JK

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan dilantik untuk menjadi presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 pada tanggal 20 Oktober 2014 mendatang. Tantangan dalam bidang ekonomi pun sudah ada di depan mata dan harus segera dituntaskan oleh Jokowi-JK selama lima tahun mendatang.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan setidaknya ada sepuluh rekomendasi atau pokok-pokok pikiran dari dunia usaha kepada pemerintahan mendatang.

"Rekomendasi ini bertujuan agar dunia usaha lebih kondusif dan mampu memenuhi pertumbuhan ekonomi sebesar 7%," kata Sarman dalam diskusi bertajuk Mengintip Kabinet Ekonomi Jokowi JK yang digelar di Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Berikut inilah sepuluh pokok pikiran rumusan masalah dari dunia usaha yang diperuntukkan kepada Jokowi-JK, yaitu

1. Subsidi BBM

Pelaku usaha meminta agar subsidi BBM dievaluasi dan diputuskan segera sehingga tidak membebani APBN dan subsidi tersebut dapat tepat sasaran.

"Tugas pertama Jokowi-JK segera merumuskan mengenai masalah BBM agar subsidi 400 triliun itu dapat dipergunakan membiayai berbagai kebutuhan infrastruktur seperti jalan, jembatan, kesehatan, dan pendidikan," tegas Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta itu.

2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Pelaku usaha berpendapat bahwa hingga saat ini pembangunan infrastruktur belum berjalan optimal.

"Pembangunan infrastruktur kita dari APBN hanya sekitar 3,8% setiap tahun. Ke depan kita minta dinaikkan sampai 5% ke atas sehingga seimbang," jelasnya.

3. Kendala Pembangunan Infrastruktur

Pelaku usaha meminta kendala-kendala yang terdapat dalam pembangunan infrastruktur segera diselesaikan oleh pemerintah mendatang.

"Ini perlu juga diselesaikan oleh pemerintah, hambatan-hambatan pembangunan infrastruktur," tambahnya.

4. Peraturan Dunia Usaha

Pelaku usaha menuntut peraturan/kebijakan yang menghambat dunia usaha agar dievaluasi dan dihilangkan atau disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dalam rangka menjaga iklim investasi yang kondusif.

"Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, pemerintah harus mempermudah orang untuk berusaha. Bukan menghambat," tambahnya.

5. Sosialisasi dan Edukasi Industri Keuangan

Pelaku usaha berharap pemerintah mendatang agar meningkatkan pemahaman dan pengenalan masyarakat terhadap industri keuangan dan perbankan termasuk pasar modal mengingat Indonesia memiliki pangsa pasar 60% di pasar ASEAN.

6. Sistem Perbankan

Pelaku usaha menilai sistem perbankan Indonesia sangat terbuka sehingga bank asing sangat mudah untuk membuka cabang di Indonesia, sedangkan bank nasional sulit membuka cabang di luar negeri.

"Pemerintah harus memiliki bargaining yang tinggi ketika bank asing membuka cabang di Indonesia. Sebaliknya, bank nasional juga bisa membuka cabang di negara tersebut," tegasnya.

7. SDM

Pelaku usaha berharap pemerintah mendatang mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) tenaga kerja Indonesia sehingga menjadi tenaga kerja yang terampil, andal, dan berdaya saing.

8. Sektor Energi

Pelaku usaha mengharapkan pemerintah mendatang mampu membuat peraturan yang jelas tentang sektor usaha di bidang energi mengingat akan terbatasnya sumber energi di masa yang akan datang.

9. Insentif

Pelaku usaha menginginkan pemerintah mendatang dapat memberikan insentif kepada industri-industri besar sebagai bentuk apresiasi yang sudah merekrut tenaga kerja dan memberikan peran yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan nasional.

10. Potensi Pariwisata

Mengingat potensi pariwisata Indonesia sangat besar, pelaku usaha menuntut pemerintahan mendatang harus mampu meningkatkan promosi pariwisata Indonesia ke luar negeri sehingga meningkatkan daya tarik wisatawan asing ke Indonesia.