Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Hippi: Calon Menteri Jokowi Harus Dikenal oleh Dunia Usaha

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Dunia usaha akan mendukung sepenuhnya kabinet yang akan menduduki kementerian pada pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menegaskan bahwa khusus kementerian bidang ekonomi para pelaku bisnis menginginkan agar berasal dari unsur profesional.

"Kami sudah membuat kriteria-kriteria untuk anggota kabinet mendatang," kata Sarman dalam diskusi bertajuk Mengintip Kabinet Ekonomi Jokowi JK di Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Berikut kriteria menteri versi dunia usaha, yaitu

Pertama bukan kader partai yang militan, tetapi hanya simpatisan. "Boleh saja kader partai, tetapi bukan kader partai yang militan. Artinya, tetap menempatkan profesionalisme di dalam bekerja," jelasnya.

Kedua tidak dapat diintervensi oleh partai politik dan tidak memiliki agenda terselubung. "Khusus untuk pos-pos ekonomi, tidak bisa diintervensi oleh partai politik," tegasnya.

Ketiga memiliki kapasitas, kapabilitas, kuantitas, dan kualitas terhadap jabatan yang akan didudukinya. Keempat memiliki leadership yang mumpuni dan manajemen yang baik dan inovatif. Kelima memiliki latar belakang pendidikan dan ilmu sesuai dengan bidangnya.

Keenam memiliki latar belakang organisasi. "Ini syarat penting karena biarpun profesional diharapkan juga memiliki latar belakang organisasi karena bagaimanapun nanti memimpin sebuah kementerian bukan hal yang mudah," tambahnya.

Ketujuh dikenal oleh dunia usaha dan pelaku ekonomi akan karya dan prestasi yang dimiliki. "Kita juga nanti tidak mau tiba-tiba diumumkan. Kita tidak tahu asal-usul menteri tersebut. Kita tidak pernah dengar track record-nya. Tiba-tiba jadi menteri," urainya.

Kedelapan mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kementerian terkait untuk menghindari ego sektoral yang berlebihan. "Salah satu kelemahan kementerian sekarang adalah terlalu menonjolkan kepentingan sektoral yang ujungnya membuat dunia usaha kesulitan," tambahnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Cahyo Prayogo

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: