Pemerintahan SBY Warisi Postur APBN Tidak Ideal

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Asumsi yang dibangun pemerintahan di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2015 menyiratkan kebijakan stimulus fiskal tidak akan jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini akan menjadi tantangan bagi presiden terpilih Joko Widodo.

Demikian salah satu benang merah yang terungkap dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Institute for Development of Economic and Finance (Indef) bertajuk RAPBN 2015: Pertaruhan Kredibilitas Presiden dan DPR Baru yang diselenggarakan di Kantor Pusat Indef, Jakarta, Rabu (27/8/2014).

"Hal ini menjadi tantangan bagi presiden baru dan DPR baru untuk melepas status quo APBN menuju kebijakan fiskal yang progresif," ujar Ekonom Indef Enny Sri Hartati.

Enny menyatakan bahwa dengan postur APBN yang dibuat sesuai dengan kebijakan pemerintahan Presiden SBY maka pemerintahan Presiden SBY akan mewariskan sebuah ciri khas, yaitu postur APBN yang tidak ideal. Presiden baru dan DPR baru perlu menyikapi dengan baik persoalan ini.

"Walaupun ada peningkatan belanja pemerintah pusat, namun APBN habis untuk belanja pegawai dan subsidi ketimbang belanja modal yang dapat mendorong stimulus fiskal," jelas Enny.

Enny mengimbau agar presiden terpilih Joko Widodo harus benar-benar mencermati persoalan tersebut. Peningkatan stimulus fiskal menjadi penting sehingga warisan postur APBN yang tidak ideal bisa direstrukturisasi dengan memadai sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

"APBN habis untuk pelayanan umum, termasuk subsidi dan pembayaran bunga utang dibandingkan fungsi-fungsi lain yang lebih produktif. Pemerintahan baru harus menyelesaikan persoalan ini," pungkas Enny.