Jokowi Ajukan Perubahan Sejumlah Asumsi Makro RAPBN 2015

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Anggota tim ekonomi presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla, yaitu Arif Budimanta, mengatakan presiden terpilih akan mengajukan perubahan asumsi pertumbuhan ekonomi menjadi 5,8 persen dari 5,6 persen pada pembahasan rancangan APBN-2015 dengan DPR.

"Kami sudah bertemu dengan Jokowi dan bersepakat mengenai anggaran 2015. Hari ini mulai dibahas di DPR soal RAPBN. Jokowi minta asumsi pertumbuhan 5,8 persen," di Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Arif mengatakan hal itu dalam diskusi RAPBN 2015: Pertaruhan Kredibilitas Presiden dan DPR Baru di Institue for Development and Economics Finance (INDEF). Selain pertumbuhan ekonomi, Arif mengatakan Jokowi juga mengajukan perubahan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi Rp 11.600 dari Rp 11.900.

Anggota Komisi Keuangan (IX) DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan target Jokowi untuk pertumbuhan ekonomi 5,8 persen akan ditopang program utama presiden terpilih untuk mendorong pertumbuhan investasi dengan memangkas birokrasi perizinan. Investasi, kata dia, akan didorong untuk industri antara hulu dan hilir sebagai upaya untuk menekan ketergantungan impor bahan baku. Sektor yang akan didorong masih industri strategis berbasis pengolahan sumber daya alam, seperti pangan dan pertambangan.

"Yang didorong investasi masuk bukan hanya untuk portofolio, tapi langsung investasi langsung ke sektor riil," ujar dia.

Program untuk memangkas perizinan guna memacu investasi itu, kata Arif, akan langsung dilakukan pada tiga bulan pertama pemerintahan Jokowi yang berarti dari Oktober 2014 hingga Januari 2015.

"Jika kita lihat negara lain untuk pertumbuhan ekonomi, yang akan didorong adalah investasi, penyerapan anggaran, dan neraca jasa yang surplus," katanya.

Penyerapan anggaran pemerintah, ujar Arif, akan didominasi untuk alokasi kegiatan produktif. Selain belanja modal, Arif mengatakan Jokowi berjanji akan mengoptimalkan penyerapan anggaran dalam konteks kegiatan produktif, termasuk untuk alokasi belanja pegawai dan operasional.

"Belanja pegawai bolehlah besar, tapi harus didorong untuk kegiatan produktif. Contohnya pegawai harus bisa mempermudah izin dan birokrasinya," kata dia.

Selain itu, untuk mendongkrak penerimaan, ujar Arif, Jokowi juga akan mengoptimalkan potensi dari sektor jasa, seperti komunikasi, perjalanan, dan pariwisata. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,8 persen, Arif memperkirakan negara akan mendapat penerimaan tambahan sebesar Rp 2,6 triliun. Soal asumsi nilai tukar, Arif menjelaskan pengajuan asumsi Rp 11.600 untuk menekan inflasi dan juga antisipasi dampak importasi bahan baku yang diperkirakan masih akan berjalan di masa-masa awal.

Ia mengaku memang masih terdapat potensi gangguan akibat dampak sentimen global seperti kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) terhadap nilai tukar. Namun, dia mengaku yakin sentimen itu tidak akan terlalu berpengaruh dengan catatan Jokowi mampu mempertahankan kondisi perekonomian agar terus membaik.

Untuk keleluasaan ruang fiskal, Arif mengatakan Jokowi belum mengajukan perubahan besaran defisit anggaran seperti yang dipatok pemerintah sebesar 2,32 persen terhadap PDB atau sebesar Rp 257,6 triliun.

Pada RAPBN 2015 pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan asumsi makro lainnya seperti inflasi 4,4 persen, suku bunga SPN 3 bulan 6,2 persen, harga ICP minyak 105 dolar AS per barel, lifting minyak 845 ribu per barel, dan lifting gas 1.248 barel per hari.

Pembahasan RAPBN 2015 antara pemerintah dengan DPR dijadwalkan akan berlangsung pertengahan pekan ini. Sedangkan, pengesahannya menjadi APBN dijadwalkan akan dilakukan pada akhir September 2014. (Ant)