DPR Akui Pemerintah Pernah Punya Keinginan Sesuaikan Harga BBM Bersubsidi

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noor Supit mengakui adanya keinginan pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi pada 2014, namun hal itu urung dilakukan.

"Itu space-nya sudah ada karena kita bahas itu di APBN-P dan memang kita membahas skenario kenaikan harga BBM," katanya di Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Ahmadi menjelaskan bahwa dalam pembahasan APBN-P 2014 pemerintah telah memproyeksikan kenaikan harga BBM bersubsidi Rp 1.000 per liter pada awal Agustus, tapi karena berbagai pertimbangan upaya itu dibatalkan.

"Pada saat memberikan pagu belanja pada KL, (pemerintah) sudah memuat kenaikan harga BBM Rp 1.000 per 1 Agustus dan kalau tidak naik maka bebannya lebih besar," ungkapnya.

Menurut politisi Partai Golkar ini, simulasi penyesuaian harga tersebut sudah memadai dan waktu itu opsi menaikkan harga BBM berada di tangan pemerintah karena DPR RI tidak lagi memilki kewenangan untuk melarang. Namun, Ahmadi tidak mengetahui secara persis pertimbangan pemerintah yang membuat harga BBM tidak jadi dinaikkan pada Agustus 2014, meskipun sempat ada pembahasan serius dengan DPR RI.

Ia hanya bisa memastikan kegagalan menyesuaikan harga BBM bersubsidi tersebut yang membuat belanja negara mencapai Rp 2.019 triliun pada RAPBN 2015 karena ada beban tambahan carry over subsidi BBM sebesar Rp 46,5 triliun.

"Dalam nota keuangan RAPBN, ada carry over kalau harga tidak jadi naik. Kalau jadi naik, carry over tidak ada makanya di 2015 ada kenaikan (belanja) Rp 2.000 triliun. Padahal, penambahan itu karena carry over," ujarnya.

APBN-Perubahan 2014 telah disahkan oleh Rapat Paripurna DPR RI pada 18 Juni yang antara lain menyepakati pendapatan negara Rp 1.635,4 triliun dan belanja negara Rp 1.876,9 triliun serta menetapkan defisit anggaran 2,4 persen terhadap PDB. (Ant)