REI: Sektor Perumahan Alami Ekonomi Biaya Tinggi

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Eddy Hussy mengatakan sektor perumahan pada saat ini mengalami ekonomi biaya tinggi karena masih banyaknya permasalahan yang timbul dalam membangun rumah.

"Ekonomi biaya tinggi terjadi akibat adanya inefisiensi di berbagai bidang," kata Eddy Hussy di Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Menurut Eddy, penyebab terjadinya ekonomi biaya tinggi antara lain karena panjangnya proses perizinan yang membuat ketidakjelasan dalam hal waktu dan biaya. Selain itu, ujar dia, infrastruktur yang kurang memadai, khususnya antarpulau atau daerah, mengakibatkan mahalnya barang kebutuhan.

"Harga bahan bangunan di Papua dan Maluku, contohnya, berbeda sangat jauh dengan daerah lainnya," kata Ketua Umum REI.

Ia juga menyarankan agar di kawasan perkotaan, pemerintah dapat membuat infrastruktur transportasi massal seperti MRT. Hal tersebut, lanjutnya, agar memudahkan warga untuk bertempat tinggal dekat dengan akses transportasi umum. Sedangkan, penyebab ekonomi biaya tinggi lainnya di sektor perumahan adalah tidak adanya kepastian hukum tentang hak tanah dan perizinan.

Sebelumnya, lembaga swadaya masyarakat Indonesia Property Watch menjabarkan sejumlah agenda utama perumahan nasional yang selayaknya benar-benar diperhatikan pemerintahan mendatang.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menjabarkan, empat agenda utama yang harus diperhatikan dalam sektor perumahan nasional antara lain road map perumahan nasional harus segera dibuat karena sampai saat ini kebijakan yang ada menjadi tambal sulam tanpa terintegrasi dengan baik.

Selain itu, menurut dia, agenda lainnya adalah pembentukan badan perumahan karena pemerintah seharusnya sadar bahwa peran Menpera saat ini sangatlah tidak memungkinkan untuk dapat memberikan kebijakan yang dinilai baik. Hal itu, lanjutnya, mengingat pengambilan kebijakan dalam penanganan sektor perumahan juga terkait banyak kementerian di dalamnya.

"Pembentukan Badan Perumahan harus segera dibentuk dan sangat strategis untuk dapat mengentaskan kekurangkan perumahan saat ini," kata Ali.

Agenda utama lainnya adalah pembentukan mekanisme Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang seharusnya ditetapkan setelah Badan Perumahan terbentuk sehingga dapat melakukan koordinasi dengan baik antarlembaga. (Ant)