Komisi IV DPR: Indonesia Diharapkan Bisa Negosiasi Harga Karet Dunia

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR Habib Nabiel Almusawa berharap delegasi Indonesia berhasil dalam mengemban misi diplomasi bertemu organisasi karet internasional dan negara-negara produsen karet dunia guna kembali menstabilkan harga.

"Untuk menstabilkan harga, produsen karet dunia perlu membuat kesepakatan untuk mengurangi pasokan ke pasar sawit dunia. Bila pengurangan pasokan tidak juga bisa menstabilkan harga maka tidak ada salahnya bila disepakati opsi moratorium pasok karet sementara sampai harga kembali menguntungkan bagi petani," kata Habib dalam keterangan tulisnya di Jakarta, Jumat (28/8/2014).

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan telah membentuk Task Force Karet Nasional (TFKN) guna mengatasi anjloknya harga karet dunia. TFKN diberi tugas untuk melobi organisasi karet internasional seperti International Tripartite Rubber Council (ITRC) dan International Rubber Consortium (Irco) serta mengadakan pembicaraan dengan negara-negara produsen utama karet dunia seperti Thailand dan Malaysia.

Harga sekarang, lanjut Habib, telah membuat petani karet lesu. Banyak petani yang berhenti menderes karet karena penghasilan yang diperoleh tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup. Mereka beralih untuk menekuni sayuran dan padi atau mencari pekerjaan lain seperti bekerja di perkebunan sawit yang penghasilannya lebih menjanjikan. Dampaknya, banyak pabrik pengolahan karet kekurangan bahan baku dan terpaksa mengurangi produksi bahkan ada yang tutup.

"Akibatnya, banyak pegawai pabrik yang dirumahkan," ujarnya.

Di awal tahun 2013 (Februari) harga karet dunia di bursa Tokyo Commodity Exchange (Tocom) sempat mencapai angka tertinggi 530,6 yen per kg atau US$ 6.349 per metrik ton. Di awal tahun 2014 (Januari) harganya jatuh ke angka 261,50 yen per kilogram (US$ 2.517 per ton). Sedangkan, saat ini harga bergerak di kisaran 196,4-199,5 yen per kg.

"Kalau menjual sekarang rugi. Untuk memulihkan harga, opsi moratorium pasok karet ke pasar dunia perlu dipertimbangkan untuk disepakati oleh semua negara produsen," pungkas Habib.