Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

KSPI Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang akan diberlakukan oleh pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Presiden KSPI Said Iqbal dalam siaran pers di Jakarta, Jumat mengatakan pemerintah baru harus melakukan upaya dan kebijakan kreatif untuk menekan defisit APBN tanpa harus menaikan harga BBM bersubsidi.

"Upaya yang bisa dilakukan sebagaimana yang disampaikan parpol tertentu setahun yang lalu adalah dengan memanfaatkan sisa anggaran yang berkisar Rp30 triliun per tahun," katanya.

Dia menambahkan penghematan anggaran tersebut bisa dilakukan dengan memangkas anggaran kementerian-lembaga, seperti biaya perjalanan dinas atau seminar di hotel mewah, mengganti bahan bakar pembangkit listrik PLN dari solar ke batubara atau gas karena subsidi BBM untuk PLN hampir 25 persen dari total subsidi BBM. Selain itu, lanjut dia, ,merevisi kontrak harga jual gas tangguh ke Tiongkok menjadi harga internasional.

"Sehingga, ada triliunan rupiah yang akan masuk kas negara atau APBN dan saatnya bagi pemerintah baru untuk membuktikan janji kampanyenya yang prorakyat bukan proneolib," katanya.

Karena, menurut dia, dalam hitungan buruh bila harga BBM naik 20-40 persen, daya beli buruh turun 50 persen dari "near poor" menjadi poor.

"KSPI akan mengorganisasi mogok nasional pada oktober atau november diikuti lebih dua juta buruh bila harga BBM naik," katanya.

Sebelumnya, pemerintah, melalui Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menyatakan tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Pemerintah Pak SBY tahun lalu baru saja menaikan BBM 33 persen. Kenaikan tersebut tentu memberatkan masyarakat, apalagi kita tahu awal 2014 pemerintah menaikan tarif dasar listrik dan dalam waktu dekat atas permintaan Pertamina gas elpiji 12 kg akan naik," katanya di Dili, Timor Leste, Selasa malam (27/8).

Chairul menyebutkan pemerintah telah mempertimbangkan beban yang dipikul masyarakat jika harga BBM dinaikkan. Salah satu pertimbangannya adalah setiap kenaikan harga BBM bersubsidi tentu memicu tingkat inflasi yang tinggi, dan dapat berujung meluasnya kemiskinan. (Ant)

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Cahyo Prayogo

Advertisement

Bagikan Artikel: