Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Jatim Siap Hadapi MEA dengan Perketat Impor

Warta Ekonomi -

WE Online, Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan siap menghadapi kerja sama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 dengan memperketat arus impor.

"Ekspor produk yang berbahan baku impor juga harus dikurangi," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim, Warno Harisasono dihubungi dari Surabaya, Sabtu.

Menurut dia, hal terpenting lain dalam menghadapi MEA atau dibukanya pasar bebas tahun depan adalah meningkatkan pelayanan, sehingga lebih efisien pada masa mendatang.

"Di samping itu kini sudah saatnya Jatim meningkatkan bahan baku lokal," ujarnya.

Mengenai kinerja perdagangan Jatim, jelas dia, sampai sekarang mampu menyumbang 31 persen terhadap perdagangan nasional. Ketika MEA tahun 2015 diberlakukan, pihaknya meyakini dengan strategi itu bisa meningkatkan kontribusi menjadi 40 persen.

"Secara umum, dalam menghadapi MEA tahun depan Pemprov Jatim bersama pihak-pihak terkait lain telah melakukan berbagai hal. Mulai dari memperbaiki dan membangun infrastruktur tambahan hingga meningkatkan kualitas barang produksi," ucapnya.

Di sisi lain, Kepala Balai Besar POM (Pengawas Obat dan Makanan) di Surabaya, I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa menyatakan, siap mendukung program Pemprov Jatim dengan pemberian sertifikasi terhadap makanan dan obat-obatan yang sudah menjadi prioritas.

"Khususnya kami juga akan membidik kalangan UMKM. Contoh melakukan bimbingan teknis implementasi regulasi mutu dan keamanan pangan untuk UMKM," tuturnya.

Tujuannya, lanjut dia, guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan UMKM dalam memenuhi standar dan meningkatkan daya saing. Untuk menghadapi MEA 2015 di antaranya dengan melakukan penguatan sistem pengawasan obat dan makanan, serta pemberdayaan UMKM.

"Bahkan, penguatan Satgas Pemberantasan Produk Ilegal, melakukan MOU Kepala Badan POM RI dengan Gubernur, Kepala Balai Besar POM dengan Bupati/Walikota, dan melakukan perjanjian kerja sama dengan SKPD terkait di kabupaten/kota," tegasnya. (Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Cahyo Prayogo

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: