Rizal Djalil Janjikan Peningkatan Kualitas Audit Belanja Subsidi

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Calon petahana anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil berjanji untuk meningkatkan kualitas audit belanja subsidi dan mengupayakan agar rekomendasi lembaga auditor utama itu diikuti pemerintah.

"Fokus saya tetap untuk masalah belanja subsidi. Isu besarnya adalah itu karena penyaluran belanja subsidi ini tidak tepat sasaran selama ini," kata Rizal usai menjalani uji kelaiakan dan kepatutan calon anggota BPK 2014-2019 di Komisi Keuangan dan Perbankan (XI) DPR, Jakarta, Kamis (4/9/2014).

Rizal yang masih menjabat Ketua BPK berjanji lembaga auditor itu akan memberikan rekomendasi yang tepat dari hasil audit belanja negara kepada pemerintah untuk mendorong alokasi subsidi yang tepat sasaran. Ia tidak merinci kebijakan apa yang akan diambil untuk membantu menyelesaikan masalah belanja subsidi negara. Rizal hanya mengatakan dirinya telah membawa banyak saran dan pendapat hasil kunjungannya ke Turki di mana belanja subsidi ditiadakan di negara itu.

"Pengelolaan belanja negara seperti itu yang perlu kita tiru. Negara Turki yang tidak kaya minyak, tapi mampu untuk tidak memberikan subsidi," ujar dia.

Dia berjanji, jika dipercaya menjadi anggota BPK, dirinya tidak akan ragu-ragu untuk mengirim auditor negara ke Turki dan negara lainnya agar mampu mengembangkan kapasitas keilmuan.

"Persoalan terbesar pada perekonomian ada pada pengelolaan subsidi bahan bakar minyak (BBM)," ujar dia.

Rizal juga meminta pemerintah agar tegas dan konsisten memperbaiki pengelolaan belanja subsidi agar dapat tepat sasaran. Dia mengaku ingin menjadi anggota BPK kembali karena banyak programnya yang belum terlaksana. Di bagian lain dia juga mengklaim ingin mendorong peningkatan kualitas pengelolaan aset negara. Dia mendorong Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperbaiki kualitas kinerjnya dan meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah.

"Selain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara harus berperan dalam mendorong selesainya persoalan aset. Kalau tidak, sulit. Sebagian besar masalah di Pemda adalah itu," ujar dia.

Selain Rizal, Komisi XI juga melakukan uji kepatutan dan kelaiakan lima calon anggota BPK lainnya, yakni politisi Partai Keadilan Sejahtera Rama Pratama, anggota DPD Hasbi Anshory, akademisi Universitas Hassanudin Gagaring Pagalung, dan dua calon lainnya Eddy Mulyadi Soepardi serta Rini Purwandari. Proses pelaksanaan uji kepatutan dan kelaikan akan berlangsung hingga Kamis (11/9/2014).

Selain Rizal, calon petahana lainnya yang masih menjabat anggota BPK adalah Moermahhadi Soerja Djanegara dan Ali Maskur Musa. Adapun jumlah calon anggota yang akan diuji berjumlah 63 orang. (Ant)