Bali Dorong Pembiayaan Petani untuk Antisipasi Kenaikan BBM

Warta Ekonomi -

WE Online, Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali mendorong fasilitasi pembiayaan petani dengan pihak bank melalui penyaluran bantuan kredit permodalan guna mengantisipasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

"Kami upayakan fasilitasi petani dengan pihak bank untuk mendapatkan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Bali melalui dinas terkait. Di bank itu ada kredit program pertanian," kata Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta di Denpasar, Selasa (9/9/2014).

Menurut dia, Pemprov Bali telah memiliki jaminan kredit daerah (Jamkrida) yang bisa digunakan untuk memfasilitasi pembiayaan melalui pemberian jaminan kepada petani untuk bank.

"Kami bantu permodalan dengan fasilitas ke perbankan apakah itu BPD (Bank Pembangunan Daerah) Bali atau bank lainnya melalui Jamkrida," ucap mantan Wakil Bupati Badung itu.

Sudikerta yang juga sebagai Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Bali itu meminta kepala dinas terkait untuk melakukan identifikasi para petani yang kemungkinan membutuhkan biaya modal. Optimalisasi itu sebagai salah satu upaya memperkuat sektor pertanian di tengah bayang-bayang guncangan kenaikan harga BBM yang pastinya akan berdampak kepada sektor perekonomian masyarakat kecil.

Apalagi, lanjut Sudikerta, kinerja pendapatan sektor pertanian di Pulau Dewata melambat yang saat ini mencapai 17 persen.

"Kami dorong pendapatan sektor pertanian menjadi 25 persen dari 17 persen dengan optimalisasi simantri (sistem pertanian terintegrasi), mendorong financing (pembiayaan) dari perbankan dan pemda untuk meningkatkan promosi hasil pertanian," ucapnya.

Hingga Mei 2014 PT Jamkrida Bali telah memberikan penjaminan kepada masyarakat di Bali senilai Rp 847 miliar. Dari sekitar 262.551 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Bali, 63.765 unit di antaranya merupakan usaha mikro industri pertanian. Selebihnya usaha perdagangan, nonpertanian, dan sektor jasa dan koperasi.

Fasilitasi pembiayaan modal petani dengan pihak bank merupakan salah satu optimalisasi yang disusun dalam Forum Koordinasi Ekonomi dan Keuangan Regional bersama dengan instansi terkait lain guna mengantisipasi habisnya subsidi BBM dan bayang-bayang inflasi akibat kemungkinan kenaikan harga BBM.

Selain itu, pemerintah akan berupaya untuk memberikan insentif bagi petani guna menghindari alih fungsi lahan, pengembangan teknologi pertanian pascapanen, hingga pemberian bantuan langsung berupa pupuk. (Ant)