Kadin dan Hipmi Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Harga BBM

Warta Ekonomi -

WE Online, Pamekasan - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Pamekasan, Jawa Timur, meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana menaikkan bahan bakar minyak (BBM).

Ketua Kadin Pamekasan Suhartono menilai bahwa kebijakan menaikkan harga BBM itu akan berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat karena semua kebutuhan bahan pokok bisa dipastikan naik sehingga kondisi tersebut jelas akan berpengaruh pada kondisi ekonomi bangsa secara nasional.

"Dan yang paling merasakan dampaknya nanti dengan kenaikan BBM ini adalah rakyat kecil," katanya di Pamekasan, Rabu (10/9/2014).

Oleh karenanya, ia meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana menaikkan BBM itu. Apalagi, pemerintah telah menaikkan tarif dasar listrik (TLD). Ia mengatakan kenaikan TDL yang diberlakukan oleh pemerintah sebenarnya juga berpengaruh pada proses produksi dunia usaha. Hanya saja, kenaikan TDL tidak bergejolak di masyarakat karena kini banyak pelanggan listrik yang menggunakan sistem prabayar.

Suhartono mengatakan sistem listrik prabayar dengan menggunakan token atau mirip sistem pulsa itu dirasa tidak terlalu membebani pelanggan. Kendatipun, sebenarnya, biayanya jauh lebih mahal dibandingkan listrik pascabayar.

"Kenapa tidak terasa mahal? Karena pelanggan kan bisa membeli token atau pulsa listrik itu sesuai dengan uang mereka miliki," terang Suhartono.

Berbeda, katanya, dengan listrik pascabayar yang harus sekali bayar di akhir bulan.

"Jadi, jika harga BBM dinaikkan yang waktunya bersamaan dengan kenaikan TDL, rakyat akan sangat terbebani nantinya," terang Suhartono.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua HIPMI Pamekasan Azis Maulana. Menurut Azis, kendatipun nantinya pemerintah mempersiapkan program kompensasi sebagai bentuk subsidi atas kebijakan menaikkan BBM itu maka tidak akan bisa menjadi subsisi pengganti sebab kenaikan BBM yang itu akan berpengaruh pada kenaikan semua barang dan kebutuhan bahan pokok masyarakat.

"Yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah pengematan pada berbagai kegiatan dinas, semisal perjalanan dinas atau jenis kegiatan lain yang sifatnya kurang mendesak," katanya.

Selain itu, kebocoran alokasi anggaran serta praktik korupsi di berbagai instansi dinas dan departemen juga harus bisa ditekan.

"Sebab yang juga menjadi salah satu penyebab kenapa anggaran boros karena praktik korupsi ini," tegasnya. (Ant)