Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

IKAL: Pengalihan Subsidi BBM untuk Infrastruktur Transportasi dan Ekonomi Kreatif

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal pembatasan konsumsi BBM subsidi di beberapa wilayah Indonesia membuat kondisi masyarakat tidak menentu. Di sisi lain, pemerintah tampaknya belum berani untuk menaikkan harga BBM.

"Anggaran subsidi energi terutama BBM kan meningkat setiap tahunnya. Jika terus terjadi bisa mempersempit ruang gerak fiskal untuk pendanaan pembangunan nasional," kata Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Angkatan 49 Boedhi Setiadjid di Jakarta, Rabu (10/9/2014).

Berdasarkan catatan IKAL, pemerintah hampir menghabiskan sekitar Rp 350 triliun hingga Rp 400 triliun setiap tahunnya untuk subsidi energi yang di dalamnya terdapat subsidi BBM dan subsidi listrik. Pada pembahasan APBN-P tahun 2014 anggaran subsidi energi naik drastis dari Rp 282,1 triliun menjadi Rp 350,31 triliun.

Dari anggaran tersebut Rp 50 triliun dimasukkan dalam anggaran tahun 2015. Berbarengan dengan lonjakan anggaran subsidi, sumber pemasukan dari setoran pajak kian seret. APBNP 2014 menetapkan setoran perpajakan sekitar Rp 1.246,1 triliun atau turun dari target APBN 2014 yang mematok Rp 1.280,3 triliun.

"Subsidi BBM sebanyak 77% hanya dinikmati oleh kalangan masyarakat yang mampu sehingga tidak tepat sasaran dan tidak produktif," ungkap Boedhi.

Menurutnya, dengan alokasi subsidi BBM yang mencapai 17,84% dari belanja pemerintah pusat, angka yang dinilai besar itu dapat menjadi beban APBN dalam menjalankan program-program pembangunan untuk masyarakat sehingga diperlukan solusi jangka panjang terhadap permasalahan subsidi BBM.

Di sisi lain pemerintah ke depan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% setiap tahunnya dan memerlukan anggaran untuk hal tersebut. Menurut Boedhi, anggaran subsidi BBM harus dialihkan ke sektor-sektor produktif, seperti untuk pembangunan infrastruktur transportasi dan anggaran untuk meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia.

Oleh karena itu, IKAL merekomendasikan agar anggaran subsidi energi terutama subsidi BBM dapat dialihkan untuk sektor pembangunan infrastruktur sekitar Rp 50 triliun setiap tahunnya. Pembangunan infrastruktur itu antara lain infrastruktur transportasi untuk membangun jalan, pelabuhan, revitalisasi angkutan darat, laut, udara, dan lain-lain.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Cahyo Prayogo

Advertisement

Bagikan Artikel: