Berencana Naikan BBM, Jokowi Siap Tidak Populer

WE Online, Karanganyar-Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dirinya telah siap untuk tidak populer dalam menjalankan pemerintahannya, terkait dengan masalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kedepan tantangan berat sekali masalah BBM kondisi subsidi besar sekali, dan 71 persen subsidi itu dinikmati orang-orang yang naik mobil pribadi itu, kata Jokowi dihadapan ribuan masa dalam silaturahim bersama relawan dan masyarakat yang memadati Gedung Balai Desa Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu.

"Ya subsidi inilah nantinya yang akan dialihkan untuk diberikan nelayan, petani, pembangunan irigasi, kesehatan dan pembangunan insfrastruktur lainnya. Negara tidak bisa secara terus-menerus memberikan subsidi seperti ini," kata Jokowi yang juga mantan Wali Kota Surakarta.

Ia mengatakan pemberian subsidi seperti ini akan membuat rakyat hidup konsumtif sekarang ini, dan negara harus produktif tidak konsumtif. "Ya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat maka sekarang ini kondisinya harus dibalik yaitu tidak impor, tetapi melakukan ekspor dan ini apabila berjalan baik kehidupan rakyat juga akan baik pula".

Diakuinya memang tahun pertama kedua cukup berat, tetapi mulai menginjak tahun ketiga akan mulai bisa dirasakan manfaatnya. "Ya kita ini sudah terlalu enak dengan subsidi dan ini sangat berbahaya kalau dilakukan terus-menerus".

Menyinggung mengenai pengucuran dana untuk pedesaan sebesar antara Rp1,2 sampai Rp1,4 miliar per desa, Jokowi meminta kepada kepala desa untuk hati-hati sebab kalau sampai meleset dalam pengelolaan bisa masuk penjara.

"Ya dana itu memang cukup besar bagi suatu desa, tetapi juga tidak ada artinya kalau dalam perencanaan itu tidak dilakukan dengan baik dan salah-salah bahkan bisa masuk penjara, untuk itu harus ditangani dengan hati-hati", katanya.

Jokowi dalam hal ini juga meminta kepada seluruh rakyat untuk mau bekerja keras dalam mencapai kesejahteraan yang lebih baik. "Ya jelas dengan negara sebesar ini kalau hanya mengandalkan Presiden dan Wakil Presiden serta para Menteri tidak mungkin bisa, maka untuk itu semua rakyat juga harus bergerak untuk melakukan pembangunan memajukan negara ini," katanya. (Ant)