Menimbang Peluang Rismaharini Maju Pilkada Surabaya 2015

Warta Ekonomi -

WE Online, Surabaya - Meski Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya digelar pertengahan 2015, namun kini mulai ramai dibicarakan banyak pihak.

Sosok Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tetap menjadi pembicaraan yang hangat di kalangan elit politik karena dianggap masih memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat Surabaya.

Hal ini terlihat di beberapa sudut kota kini telah beredar spanduk dukungan Rismaharini untuk maju lagi memimpin Kota Surabaya periode 2015-2020. Seperti spanduk berukuran sekitar 1,5 x 4 meter yang terlihat di Jalan Adityawarman Surabaya.

Spanduk yang mengatasnamakan komunitas Arek Independen itu terpampang gambar wajah Rismaharini beserta tulisan berupa dukungan terhadap Risma untuk maju kembali memimpin Surabaya. Spanduk yang sama terpasang di Jalan A Yani depan Mapolda Jatim.

Banyaknya dukungan terhadap Risma tidak lepas dari adanya pernyataan Wakil Ketua PDIP Jatim dan sekaligus mantan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono yang mengatakan kemungkinan besar Risma tidak akan diusung kembali untuk maju dalam Pilkada Surabaya 2015.

Pernyataan Bambang ini memicu reaksi beragam dari berbagai pihak, khususnya para politisi di Surabaya. Bahkan sejumlah parpol yang tergabung dalam koalisi Merah Putih seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerindra siap mengusung Risma jika PDIP tidak mengusungnya kembali.

Menurut Bambang alasan kenapa PDIP tidak lagi melirik Risma yang sudah terbukti telah berprestasi mengubah Surabaya baik di kanca Nasional maupun internasional, karena Risma sebagai petugas partai di eksekutif dianggap jalan sendiri.

Hal ini dikarenakan Risma tidak pernah mengikuti rapat tiga pilar yakni koordinasi antara eksekutif partai, petugas legislatif (anggota DPRD) dan petugas eksekutif (wali kota). "Biasanya ada rapat tiga pilar, tapi ini tidak pernah. Jadi ini sudah menjadi gambaran tersendiri," katanya.

Ia mencontohkan soal mutasi pejabat di Pemkot Surabaya, Risma tidak pernah mendengar saran dan masukan dari partai pengusung, melainkan jalan sendiri dan memutuskan sendiri. Biasanya, lanjut dia, persoalan ini dibicarakan pada rapat tiga pilar.

Mendapati hal itu, sejumlah parpol yang tergabung dalam koalisi merah putih dengan terang-terangan siap mengusung Risma. Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya Ahmad Suyanto menilai Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini masih sangat layak untuk maju kembali dalam perebutan kursi wali kota tahun depan. "PKS welcome saja," katanya.

Menurut dia, Tri Rismaharini merupakan pemimpin yang gigih dan tegas. Selain itu, Risma juga dikenal sebagai pribadi yang menentang keras sebuah birokrasi yang bertele-tele. Pelayanan pemerintah diubah menjadi lebih cepat. "Bu Risma masih layak jual untuk maju kembali," katanya.

Hal sama juga diungkapkan Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya BF Sutadi. Ia mengatakan Risma merupakan aset kota yang kompeten, jujur dan sederhana, sehingga layak menjadi wali kota kembali.

"Melihat itu, Gerindra siap mengusung beliau. Tapi kita perlu koalisi dengan partai lain," katanya.

Menurut dia, dengan perolehan enam kursi di legislatif, Gerindra memang harus berkoalisi dengan partai lain. Sutadi mengatakan Gerindra berpeluang menggandeng partai yang masuk koalisi Merah Putih. "Kalau koalisi merah putih ada 25 kursi, setidaknya bisa mengajukan dua calon," kata Sutadi.

Wakil Ketua DPD PAN Surabaya Sudirjo PAN menyatakan PAN akan sangat terbuka dan siap mengusung Risma jika ada kesempatan dan mendapat teman koalisi pada Pilkada mendatang.

"Kalau ada peluang ikut bertanding dengan koalisi ya ikut. Semua kemungkinan bisa saja terjadi. Apalagi jika melihat sosok Risma cukup dicintai warga Surabaya," ujarnya.

Namun DPD Partai Golkar Kota Surabaya selaku anggota koalisi merah putih berbeda pandangan. Ia malah balik mempertanyakan rencana koalisi Merah Putih yang akan mengusung Tri Rismaharini dalam Pilkada Surabaya 2015.

"Koalisi merah putih yang mana?. Selama ini belum ada pembicaraan pilkada Surabaya di koalisi merah putih, sehingga belum ada kesepakatan. Bahkan Golkar belum bicara pilkada karena itu di internal ada mekanismenya," kata Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Adies Kadir.

Begitu juga dengan DPC Partai Demokrat Surabaya yang hingga kini belum membicarakan persoalan pilkada, meski ada kabar bahwa Demokrat akan mengusung Tri Rismaharini berdampingan dengan M. Machmud (mantan Ketua DPRD Surabaya dari Demokrat) maju dalam Pilkada Surabaya 2015.

"Kata siapa. Belum ada pembahasan soal itu. Kita masih berpikiran untuk membenahi internal partai dahulu," kata Wakil Sekretaris DPC Partai Demokrat Surabaya Dedy Prasetyo.

Sementara, DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Surabaya menyatakan koalisi dengan PDIP di tingkat pusat dan daerah masih solid dan diharapkan hal ini bisa menjadi penggerak kemenanangan Pilkada 2015 jika pemilihan nantinya dilakukan melalui DPRD.

"Kalau hitung-hitungan koalisi di DPRD Surabaya saat ini, masih fifty-fifty (25 kursi di koalisi Merah Putih banding 25 kursi koalisi PDIP-PKB-Nasdem-Hanura)," kata Ketua DPC PKB Surabaya Syamsul Arifin.

Menganai Pilkada Surabaya 2015, Syamsul mengatakan PKB hingga saat ini masih menunggu siapa figur yang cocok untuk diusung menjadi calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya.

"Kami saat ini masih 'wait and see', sampai betul-betul menemukan siapa yang pas di antara calon yang muncul di publik. Kita belum tau siapa yang maju namum saat ini selain Risma muncul tokoh-tokoh lainnya seperti Arif Afandi, Wisnu Sakti Buana, Arzelti Bilbina dan Adies Kadir," katanya.

Namun pernyatan yang mengejutkan dilontarkan Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana yang bertolak belakang dari pernyataan koleganya Bambang D.H.. Ia menyatakan siap mendampingi Rismaharini untuk maju kembali dalam Pilkada.

"Saya sudah sampaikan ke bu Megawati, kalau saya siap mengawal bu Risma enam tahun ke depan," kata Wisnu Sakti.

Menurut dia, pihaknya menjalan perintah dari Ketua Umum DPP PDIP Surabaya Megawati untuk mendampingi wali kota yang hingga kini masih berlaku. "Sampai kapan mengawal, ya, sampai ada perintah selanjutnya. Saya kader partai ya kapanpun siap saja jika diperintah," ujarnya.

Pilih Jadi Dosen Menanggapi adanya penolakan PDIP dan dukungan dari koalisi merah putih, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengejar jabatan.

"Saya tidak pernah bermimpi menjadi seorang kepala daerah. Menurut saya, jabatan yang saya emban sekarang adalah jalan dari Tuhan," kata Tri Rismaharini.

Risma menuturkan, selama dirinya menjadi pegawai di lingkungan pemerintah kota, ia tidak pernah mengenal yang namanya partai politik. "Kalau Tuhan berkehendak pasti Tuhan akan mengaturnya. Dulu saya tidak kenal partai tapi keumudian ditawari PDIP," tegasnya.

Menurut Risma, pekerjaan rumah yang harus ia kejar sebagai kepala daerah cukup banyak. Makannya begitu ada tawaran menteri dari Presiden terpilih Joko Widodo, ia langsung menolaknya.

Sebab ketika awal-awal menjadi wali kota, sekitar delapan bulan dirinya sempat tidak bisa melayani masyarakat Surabaya dengan baik. Atas pertimbangan tersebut, saat ini dirinya sedang mengejar waktu yang sempat kosong itu.

"Saya itu kontraknya dengan warga Surabaya selama lima tahun. Kalau itu tak ambil berarti aku membohongi warga. Dengan alasan apapun saya tidak akan meninggalkan Surabaya," katanya.

Selain itu, ia mengatakan selama ini komunikasi antara dirinya dengan Ketua DPP PDIP Megawati Soekarno Putri juga sangat baik. "Bu mega itu sayang sama saya. Memang bu Mega sempat berpikir kalau saya mau jadi menteri. Tapi setelah saya jelaskan alasan saya, akhirnya beliau mengerti kenapa saya menolak," kata Risma.

Menurutnya, saat ini yang sedang ia proses adalah soal rencana kepindahan dirinya dari pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, ke kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Rencananya, dirinya kan menjadi dosen di ITS.

Namun, informasi yang diperoleh Antara dari salah seorang pimpinan parpol di Surabaya yang masuk koalisi merah putih yang namanya enggan ditulis, mengaku bahwa dirinya sempat didatangi oleh orang dekat Risma yang menjadi pejabat penting di Pemkot Surabaya.

Orang dekat Risma tersebut sempat mengatakan bahwa Risma masih ingin maju di Pilkada Surabaya 2015. Hanya saja jika pilkada dipilih langsung, maka Risma lebih memilih jalur independen.

"Bu Risma tidak mau diatur-atur oleh partai pengusung, jadi ingin maju lewat jalur independen," katanya.

Namun, lanjut sumber itu, jika pilkada tidak langsung atau dipilih DPRD, maka bisa saja Risma maju lewat koalisi merah putih. Mengingat dukungan masyarakat Surabaya saat ini cukup besar agar Risma maju kembali di pilkada.

"Semua bisa saja terjadi. Jika Golkar Surabaya sebagai bagian koalisi merah putih sempat menolak usung Risma. Tapi di tingkat DPP sudah ada arahan mendukung Risma, itu sudah dilakukan pendekatan lewat Priyo Budi Santoso," katanya.

Elektabilitas Pengamat Politik Universitas Airlangga Hariadi mengatakan di mata publik Surabaya, sampai saat ini elektabilitas Tri Rismaharini belum tertandingi oleh tokoh-tokoh lain yang disebut-sebut maju dalam Pilkada Surabaya 2015.

Namun demikian, elektabilitas Risma bisa turun jika salah pasangan. Jika Risma tetap digandengankan dengan kader PDIP, maka tokoh lain akan sulit untuk mengalahkannya.

Tokoh seperti Adies Kadir (Ketua Golkar Surabaya dan anggota DPR RI 2014-2019), Arief Afandi (mantan Wakil Wali Kota Surabaya) serta artis senior Arzeti Bilbina (politisi PKB), belum mampu menandingi Risma. Jika ditambah dengan kekuatan PDIP, maka posisi Risma semakin kokoh.

"Lebih baik mereka jangan mencalonkan kalau hanya jadi pelengkap saja, jika Risma diusung lagi oleh PDIP. Secara personal, elektabilitas Risma sebagai incumbent masih di atas. Sementara Surabaya merupakan basis massanya PDIP," katanya.

Namum beda lagi jika Risma diusung partai selain PDIP. Kata Hariadi, jika itu yang terjadi tentunya akan ada pertarungan antara elektabilitas Risma dengan kerja partai PDIP yang mempunyai basis kuat di kota Surabaya. Selain memecah belah Risma dan PDIP, lanjutnya, Risma dapat dijegal jika tersangkut kasus korupsi.

Disingung ketidakharmonisan antara Risma dengan PDIP, Hariadi melihat itu bukan konflik organisasi partai. Hanya ketidakcocokan personal pribadi Bambang DH dan Risma.

Untuk menjaga keharmonisan yang sudah terbangun antara Risma dan PDIP, Hariadi berpendapat PDIP harus memilih kader yang potensial untuk mendampingi Risma dalam Pilakda Surabaya 2015.(Ant/Abdul Hakim)