YSNB: Presiden Terpilih Perlu Jalankan Visi Kelautan RI

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB) Iman Sunario mengingatkan seluruh komponen bangsa bahwa diskursus kelautan dan kemaritiman yang terus menguat belakangan ini harus menukik pada perubahan perilaku membangun Indonesia sebagai negara kepulauan yang kuat dan mandiri.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Diskusi Panel Serial ke-11 atau yang terakhir dengan tema Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Maritim di Jakarta, Sabtu (13/9/2014). Hadir sebagai narasumber Presiden Direktur Susi Air Susi Pudjiastuti, Deputi V UP4B Kantor Wakil Presiden Son Diamar, serta Pakar Hukum Laut Chandra Motik Yusuf.

"Kita (YSNB) telah melewati 11 seri diskusi dalam setahun terakhir. Pengetahuan ini tidak boleh berhenti sebatas gagasan. Harus dapat berjalan operasional untuk membenahi kelautan kita. Kesadaran untuk berbenah adalah mutlak karena masa depan Indonesia sesungguhnya ada di laut," ucap Iman.

Oleh sebab itu, YSNB akan memberikan rekomendasi tentang sektor kelautan Indonesia kepada presiden terpilih agar dapat dijadikan masukan atau pertimbangan di dalam membenahi sektor kelautan Indonesia.

"Kami segera melakukan harmonisasi semua bahan yang telah diperoleh dari 11 DPS. Selanjutnya akan dijadikan dokumen rekomendasi yang disebut Visi Kelautan Indonesia untuk diserahkan kepada presiden terpilih setelah 20 Oktober akan datang. Semoga kita tidak berhenti pada ide, tapi dapat segera bekerja, bekerja, dan bekerja!" tutup Iman.

Sementara itu, Presiden Direktur Susi Air Susi Pudjiastuti menyebutkan pengelolaan sektor perikanan seharusnya dapat memberi kontribusi ekonomi bagi rakyat jauh lebih besar dan berkelanjutan ketimbang pertambangan. Namun, hal tersebut memerlukan inovasi dan infrastruktur yang memadai.

"Butuh empat tahun kami baru mendapatkan dukungan permodalan untuk menyiapkan armada pesawat dan infrastruktur pendukungnya hingga dapat beroperasi menghubungkan pulau-pulau kecil dan daerah terisolir. Susi Air menjawab kebutuhan pasar dari hasil tangkapan ikan nelayan sehingga keuntungan nelayan lebih baik," tegasnya.

Secara lebih mendasar, pakar hukum laut Chandra Motik mengingatkan perlunya UU Kelautan untuk menyinergikan kelembagaan dan pengaturan laut Indonesia. Meski pembahasannya telah begitu panjang (sejak 2002), namun substansinya tidak boleh keluar dari semangat untuk menyelesaikan tumpang tindih kewenangan di laut.