DPR: Pembangunan Infrastruktur Butuh Rp 3.000 Triliun

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Lukman Edy mengatakan pembangunan infrastruktur yang layak di berbagai daerah di Tanah Air membutuhkan dana hingga sekitar Rp 3.000 triliun khusus untuk tahun 2014.

"Anggaran infrastruktur pada tahun 2014 besarnya Rp 600 triliun. Padahal, untuk membangun infrastruktur yang ideal diperlukan Rp 3.000 triliun," kata Lukman Edy dalam siaran pers MPR yang diterima di Jakarta, Selasa (16/9/2014).

Menurut dia, sebagai negara kepulauan yang luas dan keterbatasan dana pembangunan infrastruktur membuat sarana infrastruktur di Indonesia masih terbilang minim dan belum banyak yang memadai. Dengan dana untuk infrastruktur yang idealnya sekitar tujuh persen dari APBN, ia menyatakan perlu dicari langkah terobosan untuk mendapatkan dana yang dapat dilakukan dengan inisiatif pemerintah.

Sebelumnya, Ketua Ikatan Alumni Lemhanas (IKAL) Angkatan 49 Boedhi Setiadjid menginginkan alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dialihkan untuk infrastruktur.

"Anggaran subsidi BBM harus dialihkan ke sektor-sektor produktif, seperti untuk pembangunan infrastruktur transportasi," kata Boedhi Setiadjid.

Menurut dia, IKAL merekomendasikan agar anggaran subsidi BBM dapat dialihkan untuk sektor pembangunan infrastruktur hingga sekitar Rp 50 triliun setiap tahunnya. Ia juga memperkirakan pengalihan subsidi BBM untuk pengembangan infrastruktur akan dapat meningkatkan nilai investasi infrastruktur.

Peningkatan tersebut, lanjutnya, akan mengubah persentase nilai investasi infrastruktur di Indonesia dari yang kini baru sekitar lima persen menjadi sekitar 10 persen dari produk domestik bruto (PDB). Dengan nilai itu, kata Boedhi, Indonesia dapat mulai menyamai investasi infrastruktur di India dan Tiongkok.

"Subsidi BBM seharusnya dapat juga dipakai untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur logistik yang menjadi salah satu masalah utama dalam kelancaran arus barang," jelas Ketua IKAL Angkatan 49.

Ia mengingatkan infrastruktur transportasi Indonesia di kawasan ASEAN atau di antara negara-negara Asia Tenggara dinilai masih berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei. Hasil pengembangan infrastruktur tersebut juga diharapkan dapat mempercepat waktu tempuh perjalanan dan meningkatkan produktivitas armada yang terkendala infrastruktur. (Ant)