Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kadin: Potensi Sektor Kelautan Rp 225 Triliun Per Tahun

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Kabinet pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla memastikan bahwa di pemerintahannya nanti akan membentuk 34 kementerian. Sebanyak 18 posisi akan diisi oleh kalangan profesional murni, sementara 16 kursi diduduki profesional partai politik.

Terkait hal tersebut, kalangan pengusaha di sektor kelautan dan perikanan banyak menaruh harapan kepada pemerintahan baru untuk memegang komitmen memajukan ekonomi dari sektor maritim.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan telah menggodok pemetaan sektor kelautan dan perikanan untuk kurun waktu lima tahun mendatang guna melipatgandakan pendapatan dari sektor kelautan.

"Potensi sektor ini bisa mencapai Rp 255 triliun rupiah per tahun. Jika diberdayakan dengan maksimal tentu akan memberikan kontribusi pendapatan domestik bruto (PDB) yang jauh lebih besar dari PDB saat ini. Pemasukan keuangan negara dari sektor pajak akan lebih besar," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perikanan dan Kelautan Yugi Prayanto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (16/9/2014).

Selama ini, kata Yugi, perhatian pemerintah masih terpaku pada pembangunan ekonomi yang ada di darat dan belum mengarah ke perairan. Padahal, potensi kelautan sangat melimpah maka sudah seharusnya pemerintah merancang langkah-langkah yang perlu disiapkan agar Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Dia menjelaskan ada beberapa penentuan program dan langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintahan baru untuk sektor kelautan dan perikanan antara lain memperbaiki data potensi perikanan tiap daerah, pemberdayaan kelompok koperasi-koperasi nelayan, peningkatan pelaku usaha baru perikanan, dan permodalan/bulog perikanan.

"Kita juga harapkan pemerintah bisa menambah pelabuhan cold storage di sentra-sentra perikanan. Kemudian juga dapat mengkaji prospek kerja sama dengan pihak swasta. Selain itu, kita harapkan juga ada kebijakan khusus terkait BBM untuk operasional nelayan," tambahnya.

Dia menjelaskan peta jalan yang dibuat Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan telah mencapai tahap finalisasi. Pihaknya telah menetapkan program-program dan sasaran-sasaran yang harus dicapai.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Cahyo Prayogo

Advertisement

Bagikan Artikel: