Golkar: Revisi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Dorong Swasembada Daging

WE Online, Jakarta - Komisi IV DPR menyelenggarakan rapat kerja dengan pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan tingkat satu terhadap rancangan undang-undang (RUU) terhadap perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Anggota Komisi IV DPR asal Partai Golkar Nurliah mengatakan UU Nomor 18 Tahun 2009 merupakan langkah maju di dalam pengembangan peternakan dan kesehatan hewan untuk menjadi dasar hukum guna mengatur penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa di dalam perkembangan UU Nomor 18 Tahun 2009 beberapa kelompok masyarakat telah mengajukan judicial review terhadap UU tersebut ke MK.

"Hasil keputusan MK tentunya akan berdampak kepada penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di seluruh Indonesia, khususnya upaya swasembada daging," kata Nurliah saat membacakan pandangan akhir Fraksi Golkar di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/9/2014).

Untuk itu, tegasnya, revisi UU ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia serta upaya mendorong pemenuhan kebutuhan daging nasional serta peningkatan populasi hewan dalam rangka mendorong swasembada daging.

"Selain itu, revisi ini diperlukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan daging nasional khususnya peningkatan populasi hewan terutama sapi dengan mencegah monopoli impor dari negara-negara tertentu," pungkasnya.