WE Online, Jakarta - Pengamat energi Abdul Muin menyebut ketiadaan kebijakan pengelolaan energi terpadu sebagai penyebab membengkaknya defisit pasokan minyak pada 2015 yang diperkirakan mencapai 36 miliar dolar AS.
"Krisis migas tidak berkembang seketika. Ada beberapa faktor fundamental sebagai penyebab situasi ini," kata Abdul di Hotel Acacia, Jakarta, Rabu (17/9/2014).
Menurutnya, dalam beberapa dasawarsa Indonesia tidak memiliki kebijkan pengelola energi strategis yang komperhensif dan terpadu.
"Pengelolaan tersebut tidak pernah direvisi dan pemerintah tidak mau berbicara realitas," kata dia seraya mencontohkan bagaimana konsumsi minyak terus meningkat sebesar 3,5 persen setiap tahun di saat produksi minyak terus menurun.
Ia menambahkan pemerintah tidak memiliki perencanaan jangka panjang yang memadai dan yang konsisten berkelanjutan serta berimbang dengan kepentingan publik. Menurutnya, kebijakan dari berbagai departemen masih bersifat sektoral, terlalu berorientasi kepada target jangka pendek, tumpang tindih, dan koordinasinya lemah.
Abdul mengatakan pengelolaan listrik yang buruk karena pengadaan pembangkit listrik berbasis bahan bakar minyak yang bersubsidi serta penghematan dan efisensi konsumsi energi yang belum tersentuh secara jelas juga menjadi faktor krisis minyak di Indonesia.
Ia menambahkan World Petroleum Congress 2008 menyebut penyebab utama negara yang kaya sumber daya alam gagal mengelola dan mendistribusikan hasilnya disebabkan oleh korupsi, buruknya pengelolaan hasil penerimaan dari migas, dan tidak adanya asas pemerataan dan keadilan. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
