Pengusaha Pertanian Keluhkan Mafia Pelabuhan

Warta Ekonomi -

WE Online, Bogor - Sejumlah pengusaha di sektor pertanian baik perikanan, kehutanan, maupun hortikultura mengeluhkan kondisi logistik kelautan di Indonesia yang jauh dari kenyamanan karena banyaknya mafia di pelabuhan.

Hal ini diungkapkan oleh sejumlah pengusaha yang menjadi pembicara dalam seminar bertema Logistik Kelautan untuk Peningkatan Ketahanan Pangan yang diselenggarakan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (18/9/2014).

"Terlalu banyak mafia pelabuhan, mafia BBM, pungutan liar mulai dari kapal berangkat sampai kapal bersandar," kata Direktur Utama PT Kelola Mina Laut Mohammad Nadjik.

Nadjik mengatakan bahwa sebagai pelanggan jasa logistik nasional, terutama transportasi laut, pihaknya menginginkan adanya pelayanan yang baik karena jika pelayanan tidak baik maka akan mengganggu mata rantai ekonomi di nelayan. Ia menjelaskan pelabuhan sebagai sektor jasa hendaknya memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasanya. Tetapi, jika pelayanan di pelabuhan buruk oleh oknum tertentu sementara pengguna jasa sudah mengeluarkan uang maka akan berpengaruh pada daya jual nelayan.

"Saya mengapresiasi bapak-bapak yang ada di pelabuhan dan sebagainya. Tapi, bagaimana bapak-bapak yang punya otoritas itu memiliki kekuasaan untuk membuat pelayanan yang baik," katanya.

Nadjik mengatakan keluhan yang disampaikan tersebut diharapkan dapat didengar oleh pemerintah agar pelayanan menjadi lebih baik.

"Bagaimana Indonesia maju, seperti tadi ada mafia-mafia yang mungkin dilakukan orang di luar yang bertugas, tetapi itu prosedur di Indonesia," katanya.

Sebagai pengusaha di sektor perikanan, dengan kondisi di lapangan, menurut Nadjik, itu akan menambah biaya produksi perusahaan. Terlebih pada kualitas ikan yang didatangkan dari luar daerah. Jika tidak segar maka tidak laku dijual. Menurutnya, pihaknya perlu menjaga mata rantai agar ikan dari penangkapan di laut, diolah, dan sampai ke konsumen harus terhubung sehingga kualitas bisa bagus.

"Mata rantai seperti ini tidak baiknya pelayanan menyebabkan biaya ekonomi menjadi tinggi. Caranya sebagai pengusaha yang berpikir pada keuntungan tentu mencari cara agar biaya produksi rendah dengan membeli ikan dari nelayan dengan harga yang tidak kompetitif. Pengusaha untung dengan menekan sumber bahan baku, tetapi nelayan tidak," katanya.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh Presiden Direktur PT Gaharu Shipping Khairul Anam. Sebagai pengusaha di sektor kehutanan, pihaknya membutuhkan jasa logistik kelautan untuk mendistribusikan hasil hutan kayu. Umumnya, pihaknya melakukan pengangkutan hasil hutan kayu seperti rotan, kayu gelondongan, kayu gerjaji, dan kayu lapos dengan moda angkutan laut.

"Yang kami hadapi saat ini adalah banyaknya pungutan liar, tumpang tindih perundang-undangan, adanya PPn angkutan laut, tata kelola pelabuhan tujuan yang tidak efisien, dan tidak adanya peremajaan armada," kata Khairul.

Terkait banyaknya pungutan liar, menurut Khairul, untuk mengirim kayu dalam jumlah ribuan kubik melalui moda laut, pihaknya harus melewati sejumlah instansi mulai dari polisi air udara, polisi hutan, Angkatan Laut, TNI, Angkatan Darat, pemerintah daerah, hingga kepolisian setempat. (Ant)