Jokowi Ajak Pengusaha Bangun Ekonomi Indonesia

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo mengajak seluruh pengusaha yang bergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk membangun perekonomian nasional.

"Kita harus bersama-sama membangun perekonomian Indonesia agar tumbuh lebih cepat," katanya di Jakarta, Kamis malam (18/9/2014).

Jokowi mengatakan ada beberapa persoalan yang dihadapi untuk mengurangi beban fiskal antara lain subsidi energi yang besar dan perlu dialihkan ke sektor-sektor produktif. Subsidi energi, kata Jokowi, akan dialihkan ke pembangunan sektor pertanian antara lain pembangunan irigasi, pupuk, mesin kapal, dan solar untuk nelayan dan lainnya.

"Bukan berarti dinaikkan, walaupun nanti harganya akan naik. Tapi, subsidi itu akan dialihkan ke petani dan nelayan, sektor yang produktif," katanya.

Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan beberapa investor telah menemui dirinya dan sebagian besar mengeluhkan tentang perizinan usaha, pembebasan lahan, dan kepastian hukum dalam investasi. Seharusnya, kata dia, proses perizinan dapat disederhanakan dengan memanfaatkan teknologi yang ada.

"Kami akan membuat perizinan satu pintu, bukan pintunya yang satu. Tapi, prosesnya cepat," katanya.

Jokowi juga mengajak seluruh pengusaha untuk taat pajak sebab masih banyak pengusaha yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Sebelumnya, Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengatakan ada lima sektor yang mampu membangkitkan perekonomian Indonesia dengan cepat, yakni sektor pangan dan pertanian, energi, manufaktur, jasa, dan finansial.

"Lima sektor ini beserta lintas sektor terkait kepastian hukum, otonomi daerah, reformasi birokrasi, ketenagakerjaan, dan infrastruktur," katanya.

Ia mengatakan lima sektor tersebut telah disusun dalam peta jalan perekonomian yang disebut Roadmap Perekonomian Apindo. Dalam peta jalan perekonomian tersebut, Apindo secara khusus menyoroti sektor infrastruktur yang memainkan peranan sangat penting mengingat daya dukung bagi peningkatan kinerja semua sektor.

"Karena itu, perlu perbaikan pengelolaan pembebasan lahan dengan meningkatkan akuntabilitas pemerintah termasuk di daerah untuk menjamin akses lahan," katanya. (Ant)