Menanti Bukti Janji Manis Wakil Rakyat Terhormat

WE Online, Jakarta - Pada tanggal 1 Oktober 2014, sebanyak 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terpilih periode 2014--2019 akan dilantik dan diambil sumpahnya.

Pengambilan sumpah itu akan dipandu oleh Mahkamah Agung serta disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.

Hingga saat ini, Sekretariat Jenderal DPR RI mempersiapkan dan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang mengatur pemilihan umum anggota legislatif, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Koordinasi acara dan mekanisme proses pelantikan, penempatan, dan pemberkasan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 416 tentang Penetapan Anggota DPR terpilih dan SK Nomor 417 tentang Penetapan Anggota DPD RI.

KPU RI telah mengajukan daftar 555 nama anggota DPR RI terpilih kepada Presiden SBY untuk ditandatangani Surat Keputusan Peresmian Anggota DPR.

Menurut Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, masih ada lima nama yang tidak diikutsertakan karena tiga di antaranya masih bermasalah di Mahkamah Konstitusi (MK), satu meninggal dunia, dan satu lainnya ditemukan tidak memenuhi syarat.

"Semoga MK segera memutuskan dan anggota lain yang masih bermasalah segera dicarikan solusi oleh partainya," katanya kepada wartawan.

Dari 555 nama yang diajukan kepada Presiden, tiga di antaranya dimintakan untuk penangguhan pelantikan karena berstatus tersangka dugaan kasus korupsi.

Selain itu, KPU juga menetapkan 132 nama anggota DPD terpilih yang berasal dari 33 provinsi di seluruh Indonesia.

Sebelum digelar pemilu anggota legislatif, 9 April 2014, ribuan calon legislator melakukan "promosi" sekaligus "mengobral" janji di hadapan masyarakat.

Beragam cara dilakukan untuk menarik perhatian, mulai bagi-bagi kartu nama, stiker, poster, kaus, gelas unik, jam dinding, kipas tangan, bendera, banner, hingga kartu panduan mencoblos kertas suara yang terkadang disertai 2--5 lembar uang Rp10.000-an.

Setelah proses pemungutan suara dan hasil rekapitulasi penghitungan manual oleh KPU RI berakhir, terpilihlah 560 wakil rakyat dari 77 daerah pemilihan se-Tanah Air dan empat anggota DPD setiap provinsi.

Total, perincian pembagian dapil pada Pemilu 2014 adalah 77 dapil untuk DPR, 259 dapil untuk DPRD provinsi, serta 2.117 dapil untuk DPRD kabupaten dan kota.

Setelah 1 Oktober, mereka akan memulai tugasnya mewakili rakyat di parlemen. Ratusan, bahkan ribuan janji-janji menjadi beban di pundak para anggota dewan. Tujuannya satu, menyejahterakan sekitar 250 juta penduduk Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan berharap anggota DPR RI terpilih periode mendatang mengutamakan kualitas rancangan undang-undang (RUU) yang dibahas dibandingkan jumlah pencapaian yang dihasilkannya.

"Keberhasilan DPR RI bukan terletak pada jumlah yang dihasilkan atau kuantitas, melainkan kualitasnya," kata Taufik Kurniawan.

Sekjen DPP PAN itu mengakui selama ini paradigma tentang keberhasilan anggota dewan menjalankan fungsi legislasi kerap dinilai dari jumlah RUU yang dibahas.

"Akan tetapi, harus lebih pada posisi berapa banyak RUU hingga menjadi UU yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat," kata legislator petahana yang kembali terpilih mewakili Dapil Jawa Tengah VII tersebut.

Menurut dia, ke depan dalam pembahasan RUU harus berdasarkan kualitas dengan menonjolkan kisi-kisi kehidupan masyarakat sehingga tidak hanya membahas, tetapi masih tumpang-tindih dengan RUU lainnya.

Berdasar data Badan Legislasi yang dikutip dari website resmi DPR RI (www.dpr.go.id), sampai saat ini capaian legislasi Prolegnas RUU Prioritas 2014 yang sudah ditetapkan DPR bersama-sama, yaitu 68 RUU dan masa bakti keanggotaan menyisakan sekitar tiga pekan lagi, tepatnya 30 September 2014.

Sementara, perkembangan pencapaian Prolegnas RUU Prioritas 2014, yakni 15 RUU telah disahkan menjadi UU, termasuk di dalamnya RUU komulatif terbuka, 39 RUU dalam proses pembicaraan tingkat I, dan empat RUU menunggu surat presiden.

Kemudian, satu RUU proses pengambilan keputusan sebagai RUU inisiatif DPR, empat RUU proses harmonisasi di DPR, dan 14 RUU masih dalam proses penyelesaian di DPR dan pemerintah.

Legislator terpilih lainnya, Muhammad Nasir Djamil, setelah dilantik kembali nantinya dia berjanji lebih intensif menjalin komunikasi dengan konstituen karena menjadi kunci utama mencapai laporan kinerja sukses dan memuaskan sebagai wakil rakyat.

Politikus asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mewakili Aceh itu mengaku tidak harus menunggu masa reses dan hampir sebulan dua kali turun ke lapangan sekaligus mendengar aspirasi masyarakat, terutama di daerah asal dirinya menuju Senayan.

"Pembangunan insfrastruktur desa masih menjadi hal penting. Ke depan, insya Allah akan makin diperhatikan," kata lulusan IAIN Ar Raniry Aceh tersebut.

Berikutnya, Imam Nahrawi, politikus asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berkomitmen lebih peduli dan konsentrasi terhadap dunia pendidikan, khususnya di kalangan diniah dan pondok pesantren.

Menurut dia, sejumlah fasilitas seperti kelengkapan sarana prasarana dan kualitas guru menjadi sebuah perbedaan antara sekolah negeri dan swasta hingga saat ini.

Sekretaris Jenderal DPP PKB tersebut berharap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengubah perbedaan dan membentuk kesamaan pendidikan di bawah kementerian pendidikan dengan kementerian agama.

Tidak hanya calon petahan, sejumlah anggota DPR RI terpilih yang baru juga berjanji membawa masyarakat menjadi lebih baik. Seperti Nico Siahaan, politisi asal PDI Perjuangan yang mewakili Jawa Barat I (Kota Bandung dan Kota Cimahi).

Pria yang juga dikenal sebagai artis itu konsentrasi membenahi sistem pendidikan dengan memperbanyak latihan kerja di luar sekolah.

Ia mengaku sering menerima informasi tentang sulit berkembangnya kreativitas anak-anak muda Bandung, mulai proses produksi hingga pemasarannya.

Rekan seprofesinya di dunia hiburan, Krisna Mukti, juga dipercaya rakyat Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kerawang, dan Kabupaten Purwakarta).

Ia berjanji dan bertekad mengembangkan industri kreatif dengan menumbuhkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dinilai perkembangannya masih kurang.

Menurut legislator terpilih asal PKB itu, meski berprofesi sebagai artis, dirinya berkomitmen menomorsatukan tugasnya saat ini sebagai wakil rakyat dan berjanji melaksanakan tugasnya dengan jujur dan tidak korupsi.

Tidak jauh beda dengan Fandi Utomo, politisi asal Partai Demokrat yang mewakili Jawa Timur I (Surabaya dan Sidoarjo).

Fandi mengaku akan memanfaatkan masa reses untuk menjaring aspirasi dengan mengartikulasikan apa yang diharapkan konstituen dan akan menampung sejumlah gagasan dari daerah yang bisa dilakukannya di tingkat pusat.

Selain itu, persoalan dengan sistem produksi di tengah masyarakat seperti cara mendapat sumber penghasilan, penguatan kelembagaan koperasi, akses sarana produksi, dan lainnya masih menjadi hal yang harus ditangani serius.

"Salah satunya dengan pemberian pelatihan dan bantuan modal," kata politikus kelahiran Mojokerto, 7 Januari 1968, tersebut.

Komposisi Komposisi keanggotaan DPR hasil Pemilu 2014 mengalami perubahan dibandingkan Pemilu 2009 yang menghasilkan keanggotaan terdiri atas sembilan fraksi DPR.

Jika pada Pemilu 2009 pemenangnya Partai Demokrat, Pemilu 2014 pemenangnya PDI Perjuangan.

Selengkapnya komposisi keanggotaan DPR periode 2014--2019 adalah Fraksi PDI Perjuangan beranggotakan 109 orang, Fraksi Partai Golkar 91 anggota, Fraksi Partai Gerindra 73 anggota, dan Fraksi Partai Demokrat 61 anggota.

Kemudian, Fraksi PAN 49 anggota, Fraksi PKB 47 anggota, Fraksi PKS 40 anggota, Fraksi PPP 39 anggota, Fraksi Partai Nasdem 35 anggota, serta Fraksi Hanura 16 anggota.

Profesional dan Transparan Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai para "penghuni Senayan" harus memulai kinerjanya secara profesional, transparan, dan menghindari praktik "percaloan" lain.

"Sebenarnya tidak banyak yang dituntut rakyat karena mereka ingin wakilnya di parlemen jujur dan menjalankan amanah. Yang utama, jangan terlibat korupsi," katanya.

Selain itu, lanjut Ray Rangkuti, sejauh mana anggota dewan mengerti dan dekat dengan persoalan publik.

Ia mengimbau anggota DPR RI memiliki sistem manajerial baik, di antaranya bisa memilah persoalan tentang dewan dan partai, seperti mengagendakan rapat paripurna, komisi, dan fraksi dengan kegiatan di luar parlemen.

"Maaf saja, kadang berbicara dengan anggota dewan tidak nyambung. Antara kemampuan dan memahami masalah tidak sejalan. Sistem manajerial seperti ini yang harus diubah," kata Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia tersebut. (Ant)