Pemerintahan Jokowi-JK Diharapkan Berpihak Pada Pembangunan Maritim

WE Online, Yogyakarta - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla diharapkan berpihak pada pembangunan maritim untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kata Kepala Pusat Studi Kelautan Universitas Gadjah Mada Yosi Bayu Murti.

"Dengan demikian laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai penghubung untuk meningkatkan kesejahteran ekonomi rakyat khususnya di pulau terluar," katanya di Yogyakarta, Sabtu (20/9/2014).

Berkaitan denga hal itu, kata dia, UGM akan menggelar Kongres Maritim di Yogyakarta, 23-24 September 2014. Kongres tersebut dalam rangka memperkokoh jati diri Indonesia sebagai bangsa berkarakter maritim.

Selain itu, juga membangun kesadaran bersama bahwa Indonesia adalah benua maritim berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika dan membangun komitmen menjaga kedaulatan negara seutuhnya untuk kesejahteraan rakyat.

Menurut dia, kongres pertama dalam bidang kemaritiman yang digagas oleh UGM itu akan melibatkan sekitar 300 pakar dari berbagai perguruan tinggi, praktisi, dan tokoh masyarakat.

"Pada akhir kegiatan kongres itu UGM akan menyampaikan deklarasi kebangkitan kembali Indonesia sebagai negara maritim serta sekaligus membentuk Forum Masyarakat Maritim Indonesia," kata ketua pelaksana Kongres Maritim itu.

Ia mengatakan kongres itu rencananya akan mendisikusikan empat persoalan mendasar dalam bidang kemaritiman yang dihadapi Bangsa Indonesia.

Empat persoalan itu adalah persoalan hukum, hak, dan kedaulatan laut Indonesia, konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi maritim, kebijakan ekonomi berbasis maritim, dan sosial budaya dan peradaban maritim.

"Kongres yang dilaksanakan selama dua hari itu diharapkan bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tekait 'roadmap' kebijakan pembangunan kemaritiman," katanya. (Ant)