Pengamat: Serahkan Kementerian Kependudukan Kepada Ahlinya

WE Online, Jakarta - Direktur Indo Strategi Andar Nubowo mengemukakan sebaiknya Joko Widodo (Jokowi), calon presiden terpilih, memilih menteri untuk menduduki pos pada Kementerian Kependudukan dari orang yang benar-benar ahli di bidang kependudukan.

Andar kepada pers di Jakarta, Sabtu (20/9/2014), mengemukakan bahwa Kementerian Kependudukan merupakan jawaban presiden terpilih atas problema kependudukan yang selama ini dialami Indonesia.

Selain itu, lanjut dia, merupakan realiasasi dari janji dan program serta visi dan misi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Andar menyambut baik rencana membentuk Kementerian Kependudukan mengingat persoalan ini menjadi problem besar di kemudian hari. Sebab, selama ini orang tidak peduli lagi pada Program Keluarga Berencana (KB), padahal Program KB efektif menekan jumlah penduduk.

Selain itu, masalah kependudukan bukan hanya masalah nasional Indonesia saja, melainkan menjadi persoalan global ketika ledakan pendudukan dunia tidak bisa diatasi dengan baik.

"Ini akan berdampak pada kesulitan di bidang pangan, papan, energi, dan kesejahteraan umat manusia," katanya.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, menurut dia, sebaiknya Jokowi memilih menteri untuk menduduki pos kementerian baru itu dari tokoh yang benar benar ahli di bidang kependudukan.

"Saya kira Sonny Harry B. Harmadi merepresentasikan profesionalisme. Sebab, dia ahli dan selama ini berkutat dalam persoalan kependudukan sebagai Kepala Lembaga Demografi UI," ujar Direktur Indo Strategi Andar Nubowo, M.A. usai menjadi pembicara pada acara "Perspektif Indonesia" bertema "Kabinet Jokowi: Tantangan Pemerintahan ke Depan" di pressroom Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Senayan, Jakarta.

"Jadi, jika masalah kependudukan ditangani secara tepat oleh orang yang tepat dalam kementerian baru, suatu ketika kita akan memiliki data tunggal kependudukan Indonesia," katanya.

Hal itu, menurut Andar, bermanfaat untuk melacak pelaku korupsi, menekan penyelewenangan kekuasaan, dan sangat berguna untuk kepentingan politik dan demokrasi, misalnya soal DPT atau daftar pemilih tetap pemilu.

Andar mengatakan bahwa pembentukan Kementerian Kependudukan ini merupakan eksperimen berani dari Jokowi-JK.

"Oleh karena itu, kita harus memberi apresiasi agar eksperimen demi penyelesaian persoalan kependudukan dan kepentingan pembangunan berjalan sesuai dengan harapan," katanya.

Sementara itu, pengamat politik Unas Alfan Alfian yang juga menjadi pembicara diskusi itu mengatakan bahwa Jokowi-JK berusaha membentuk Kementerian Kependudukan dan juga Kementerian Maritim, antara lain untuk memenuhi janji selama kampanye.

"Bahwa ini eksperimen, ya, atau tepatnya inovasi," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, harus memiliki kekuatan atau keunggulan yang bisa dilihat masyarakat.

"Untuk itu orang yang ahli sangat diharapkan bisa mewujudkan itu," katanya. (Ant)