Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Gubernur Harap Jokowi-JK Benahi Transportasi Papua

Warta Ekonomi -

WE Online, Timika - Gubernur Papua Lukas Enembe mengharapkan pemerintahan ke depan yang akan dipimpin oleh Joko Widodo dengan Jusuf Kalla dapat membenahi masalah transportasi di Papua.

Dihubungi Antara dari Timika, Senin (22/9/2014), Gubernur Lukas Enembe mengatakan jajarannya telah berdiskusi dengan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) soal infrastruktur transportasi yang paling memungkinkan dibangun di Papua agar semua wilayah bisa terkoneksi.

"Kita sudah minta Pak Jokowi untuk sama-sama memikirkan kira-kira model transportasi apa yang paling gampang di Papua dibandingkan dengan membangun jalan raya karena medan yang sangat berat. Beliau kelihatannya sangat komitmen dengan itu," ujarnya.

Menurut dia, infrastruktur transportasi yang memungkinkan dibangun di Papua agar terjadi konektivitas antarsemua daerah di wilayah provinsi ujung timur Indonesia itu, yakni kereta api.

"Memang yang paling ideal adalah membangun jaringan rel kereta api di Papua karena tidak merusak lingkungan dibandingkan jika kita membangun jalan raya. Tapi investasi itu sangat mahal," jelas mantan Bupati Kabupaten Puncak Jaya itu.

Pemprov dan rakyat Papua, katanya, akan menunggu tindak lanjut dari komitmen pemerintahan Jokowi-JK untuk membangun Papua ke depan. Pasangan Presiden-Wapres terpilih itu akan dilantik pada 20 Oktober 2014.

"Nanti kita lihat bagaimana ke depan setelah mereka dilantik. Kita berharap bahwa mereka fokus untuk menindaklanjuti program tersebut, apalagi Papua menjadi agenda nasional dalam pemerintahan Jokowi-JK," tutur Gubernur Lukas Enembe.

Ia menambahkan, saat ini seluruh komponen terkait lainnya di Papua sedang terus bergerak untuk menuju sebuah perubahan menjadikan rakyat Papua bangkit, mandiri dan sejahtera.

"Kebijakan Gubernur-Wagub Papua dalam satu tahun terakhir dalam rangka menuju kebangkitan Papua. Melalui perubahan regulasi dan penataan segala potensi yang kita miliki, itu semua diarahkan untuk sebesar-besarnya dipergunakan bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Papua yang masih sangat tertinggal," tutur Lukas Enembe.

Beberapa pekan lalu, Pemprov Papua telah mendorong RUU Otonomi Khusus Pemerintahan di Tanah Papua sebagai revisi terhadap UU Nomor 21 tahun 2001 ke Komisi II DPR RI di Jakarta.

Materi muatan RUU tersebut, katanya, juga mengakomodasi kepentingan pemerintah dan rakyat Papua agar dapat mengelola sendiri segala potensi kekayaan alam baik tambang, hasil laut, hasil hutan dan lainnya untuk dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Papua. (Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Sucipto

Advertisement

Bagikan Artikel: