Dahlan Apresiasi Peran CT atas Terbentuknya 'Holding' BUMN Perkebunan

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Menteri BUMN Dahlan Iskan memberikan aspresiasi kepada Menteri Perkonomian Chairul Tanjung karena menjadi sosok yang berperan besar dalam pembentukan Holding BUMN Perkebunan.

"Terus terang, saya akui peran Pak CT (Chairul Tanjung). Kalau Menko-nya bukan beliau, saya yakin Holding BUMN Perkebunan belum jadi," kata Dahlan di Jakarta, Senin (22/9/2014).

Menurut dia, wacana pembentukan Holding BUMN Perkebunan yang menyatukan bisnis 13 PT Perkebunan Nusantara (I-XIII) sudah dilancarkan sejak 12 tahun silam. Ia menjelaskan bahwa lamanya waktu pembentukan holding BUMN karena kendala koordinasi antarlembaga dan kementerian.

"Ketika Pak CT ditunjuk menjadi Menko, langsung aktif bergerak menguber ke mana siapa saja pihak yang terkait dengan rencana pembentukan holding. Pak CT sangat aktif bagaimana holding ini terealisasi," tegas Dahlan.

Pembentukan holding merupakan bagian dari program masterplan BUMN mengurangi jumlah perusahaan milik negara menjadi hanya 25 BUMN pada tahun 2025 dari saat ini sebanyak sektar 140 BUMN. Dengan terbentuknya Holding BUMN Perkebunan bersamaan dengan Holding BUMN Kehutanan maka jumlah holding yang sudah tuntas menjadi empat setelah sebelumnya Holding BUMN Semen dengan nama Holding Semen Indonesia dan Holding BUMN Pupuk di bawah Pupuk Indonesia.

"Masih banyak BUMN yang harus dijadikan holding. Kalau saja Pak CT Menko Perekonomian sejak satu tahun lalu maka program pembentukan holding diyakini bisa tuntas seluruhnya," ujar Dahlan.

Secara keseluruhan, tambahnya, dengan terbentuknya holding BUMN Perkebunan maka akan diperoleh perusahaan yang tangguh, efisien, dan pendapatannya dapat mengalahkan perkebunan milik swasta lokal maupun swasta asing.

"Pengeluaran dapat ditekan, sementara aset yang telah disatukan akan lebih besar mengalahkan kebun swasta," tuturnya.

Selain Holding BUMN Perkebunan, Presiden SBY juga menandatangani PP Holding BUMN Kehutanan yang menyatukan PT Inhutani I-V dan Peraturan Presiden (Perpres) penugasan PT Hutama Karya (Persero) untuk membangun Tol Trans Sumatera. (Ant)