Apindo: UMKM Belum Siap Hadapi Pasar Bebas

Warta Ekonomi -

WE Online, Surabaya - Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Nina Tursina menilai kalangan pengusaha dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) belum siap menghadapi pasar bebas.

"Oleh sebab itu, UMKM masih sangat membutuhkan kemudahan dari pemerintah agar bisa bersaing di dalam dan luar negeri, terutama pada saat diberlakukannya kerja sama masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015," kata Nina Tursina di Surabaya, Senin (22/9/2014).

Padahal, ungkap dia, sektor UMKM memang harus siap. Untuk meningkatkan daya saingnya, pelaku usaha tersebut harus mampu memproduksi barang dengan kualitas. Bahkan, dengan kuantitas yang terjaga dan bersaing dari sisi harga.

"Dari sisi kualitas, pemerintah sudah menerapkan kewajiban barang harus ber-SNI. Akan tetapi, hal itu juga seperti pisau bermata dua," ujarnya.

Aturan SNI, jelas dia, diberlakukan untuk produk dalam negeri maupun impor yang dijual di pasar Indonesia. Namun, tidak semua UMKM mampu mengakses SNI karena biayanya dinilai mahal. Selain itu, proses pengurusannya lama dan standarnya sulit.

"Apabila nanti benar-benar harus ber-SNI, produk Indonesia yang sekarang sudah ekspor malah mungkin tidak bisa ekspor karena belum memiliki SNI. Belum lagi aturan lain seperti HaKI," katanya.

Sementara, tambah dia, dari sisi harga justru permodalan masih menjadi masalah tersendiri. Dengan bunga bank masih di kisaran antara 18 persen hingga 22 persen mengakibatkan UMKM di Indonesia susah bersaing.

"Sampai sekarang, kredit UMKM masih dianggap bank termasuk biaya tinggi. Kalau di negara lain, bunga kredit UMKM bisa sangat rendah atau hanya empat persen dan produktivitas SDM yang masih rendah," katanya.

Di sisi lain, sebut dia, Apindo juga sering memberikan sosialisasi strategi merebut pasar. Misalnya, mulai dari pembenahan kualitas, kuantitas, hingga sosialisasi aturan-aturan perdagangan internasional.

"Di Indonesia ada 55 juta unit usaha yang didominasi UMKM," katanya.

Dari jumlah itu, lanjut dia, sebanyak 30 persen di antaranya merupakan bisnis yang dijalankan oleh perempuan. Pada umumnya mereka berbisnis di sektor makanan dan minuman, kerajinan, mebel, fesyen, dan aksesoris. (Ant)