WE Online, Jakarta - Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pengelolaan barang milik negara pada kementerian/lembaga (K/L) setiap tahunnya semakin tertib dan baik dalam hal administrasi hukum maupun fisik.
"Kemajuan kita sejak 2005 berjalan signifikan. Ini bukan keberhasilan dari DJKN karena tanpa dukungan bapak dan ibu sekalian ini tidak bisa dilakukan," kata Menkeu saat memberikan sambutan acara Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan BMN Tahun 2013 di Jakarta, Rabu (24/9/2014).
Menkeu menjelaskan bahwa sebelum Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DKJN) terbentuk pada tahun 2005, proses identifikasi barang milik negara tidak berlangsung lancar karena banyak aset pemerintah yang tidak tercatat dengan baik.
"Banyak barang milik negara, tetapi kita tidak tahu itu barang milik kita. Terutama terkait dengan proses sewa pakai, kegunaan, dan penjualan sehingga proses identifikasi aset tugasnya berat dan dokumennya tidak mudah," ujarnya.
Namun, sejak saat itu pengelolaan barang milik negara dapat dilakukan lebih optimal melalui pembenahan tata kelola yang lebih transparan dan efisien, meskipun prosedur tersebut dirasakan masih menyulitkan.
"Secara hukum, ini bukan sesuatu yang mudah. Selain itu, secara administrasi harus tercatat dan ada fisiknya. Jangan sampai dokumennya ada, tetapi fisiknya bukan milik kita dan sebaliknya," kata Menkeu.
Untuk itu, dengan adanya pengelolaan barang milik negara yang makin tertib maka diperlukan buku aset kekayaan negara, termasuk sumber daya alam agar seluruh aset milik negara dapat lebih tercatat secara administrasi maupun fisik. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
