BPS: Bonus Demografi di Jakarta akan Hilang pada 2025

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta Nyoto Widodo mengatakan bahwa pada 2025 bonus demogrfi di Jakarta diperkirakan akan hilang.

"Bonus demografi di DKI Jakarta pada 2025 yang telah dicapai semenjak 2010 diperkirakan akan hilang," kata Nyoto di ruang kerjanya, Jakarta, Rabu (8/10/2014).

Bonus demografi adalah bonus yang dinikmati suatu negara atau provinsi sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Perkiraan tersebut, menurut Nyoto, dikarenakan perkembangan Jakarta sudah mencapai titik jenuh.

Selain itu, menurutnya, daerah-daerah penyangga dapat menjadi rivalitas Jakarta yang dapat menyedot tenaga kerja. Untuk mencegah hilangnya bonus demigrafi tersebut, ia menganjurkan agar semua pekerja yang masuk ke Jakarta harus diberikan pelatihan-pelatihan.

"Pemda harus mengaktifkan kembali balai latihan kerja agar para pekerja tersebut dapat mempunyai skill yang bagus," ujarnya.

Ia mengatakan jika bonus demografi tersebut diisi oleh masyarakat yang datang ke Jakarta dengan pendidikan yang sangat rendah maka tidak akan bermanfaat bagi kota Jakarta.

"Kalau yang datang ke Jakarta mereka yang low educated dan kuli bangunan maka itu merupakan beban juga bagi DKI Jakarta. Selain itu, indikasi yang dapat mempengaruhi bertahannya bonus demografi itu sendiri, yakni fakta yang menunjukkan Jakarta ada kota dengan pertumbuhan ekonomnya di atas rata-rata nasional," paparnya.

Di samping itu, indeks pembangunan manusia (IPK) Jakarta selalu menempati urutan pertama secara nasional dan juga pendidikan Jakarta memiliki infrastruktur yang baik. Data BPS DKI Jakarta memperkirakan dari tahun 2015-2020 akan terjadi peningkatan usia produktif yang masuk ke Jakarta dan akan mempengaruhi hilangnya bonus demografi.

"Tahun 2015 dependency ratio di Jakarta di bawah 40, namun di tahun tahun 2020 diperkirakan akan mencapai 41 DR-nya," tambahnya.

Ia juga mengharapkan agar pemerintah daerah harus bisa menyediakan lapangan pekerjaan supaya masyarakatnya tidak mencari pekerjaan di luar daerah. (Ant)