WE Online, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai keputusan Jokowi-Jusuf Kalla yang meminta rekomendasi nama-nama yang diajukan sebagai calon menteri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dinilai sudah tepat.
Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengatakan dua lembaga tersebut merupakan institusi yang kompeten untuk menulusuri rekam jejak nama-nama yang telah diajukan oleh Jokowi-JK sebagai pembantu dalam menjalankan roda pemerintahan.
"KPK dan PPATK merupakan lembaga yang kompeten untuk itu," kata politisi yang akrab disapa Romy itu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/10/2014).
Romy percaya bahwa nantinya kabinet yang dibentuk oleh pemerintahan baru akan bebas dari masalah penyalahgunaan wewenang. Selain itu, untuk posisi kementerian, Romy juga menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk menggunakan hak prerogratifnya dalam menentukan nama-nama yang menjadi pembantunya di pemerintahan selama lima tahun ke depan.
"Berikan penuh hak prerogatif Presiden Jokowi untuk menentukan menterinya sehingga tidak tersandera kekuatan politik manapun," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
