WE Online, Jakarta - Pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya menyarankan Jokowi tidak perlu meniru gaya kepemimpinan SBY yang cenderung kompromistis dalam hal pembagian kekuasaan dengan partai politik. Menurutnya, respons ini muncul akibat derasnya kritik yang mengatakan Jokowi tidak bersifat lentur dan akomodatif dengan barisan Koalisi Merah Putih (KMP).
"Kita sering mendengar Jokowi didorong membuat koalisi besar, memenangkan matematika politik di DPR," kata Yunarto dalam suatu kesempatan diskusi di Jakarta, Selasa (21/10/2014).
Yunarto menambahkan tidak ada jaminan jika Jokowi dapat merangkul kekuatan dominan di parlemen maka stabilitas pemerintahannya tidak akan diganggu oleh DPR.
"Seolah dengan banyaknya koalisi pemerintah akan kuat. Itu cara lama yang dilakukan SBY. Jangan didorong Jokowi menjadi SBY kedua yang sangat memuja matematika politik," imbuh Yunarto.
Dia menambahkan bukti empiris pada masa pemerintahan SBY di tahun 2009, ketika itu, pemerintahan SBY diganggu dengan isu hak angket Century sekalipun sudah mendapatkan dukungan dominan di parlemen.
"Padahal, beliau sudah mendapat 75,34 persen di koalisi. Tapi, dua bulan kalah dalam hak angket Century. Tidak ada manfaatnya, tidak ada jaminan pemerintah akan kuat," tandasnya.
Oleh karenanya, Yunarto berharap pemerintah Jokowi harus berani menjamin tidak akan bagi-bagi kursi dengan partai politik. Yunarto mengimbau agar Jokowi tampil percaya diri untuk mengeluarkan kebijakan yang prorakyat.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
