WE Online, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad merasa heran dan terkejut melihat kondisi di mana dalam kurun 30 tahun terakhir tingkat ketimpangan di masyarakat justru semakin tinggi.
Padahal, lanjutnya, berbagai macam kebijakan pembiayaan mikro dan makro baik yang digerakkan oleh pemerintah ataupun perbankan telah dijalankan secara intensif.
"Tetapi, faktanya kita belum merasa puas karena masih terjadi kelemahan. Akses keuangan masih sangat kecil. Bahkan, ketimpangan terus meningkat. Jadi, apa yang sebenanya keliru dari apa yang kita lakukan dalam 30 tahun terakhir?" tanya Muliaman.
Lebih luas, Muliaman melihat telah terjadi kesalahan paradigma di dalam menjalankan microfinance yang dilakukan oleh pemerintah dalam 30 tahun terakhir ini.
"Bagi saya, microfinance bukan ujung. Namun, merupakan awal dari suatu proses panjang. Oleh karena itu, mesti ada paradigma baru yang harus dikembangkan dari microfinance kepada financial inclusion atau keuangan inklsuif," jelasnya.
Ia menekankan pentingnya program yang dirancang dan terkoordinasi dengan baik karena sistem keuangan inklusif tidak hanya berbicara bagaimana menyediakan kredit bagi masyarakat miskin dan usaha mikro kecil, namun memiliki tujuan yang lebih holistik, yaitu meningkatkan kesejahteraan.
"Oleh karena itu, perlu diubah dalam paradigma baru agar 10-20 tahun ke depan bagaimana kita menggeser dari budaya microfinance kepada financial inclusion," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
