Kadin Minta Jokowi Atasi Infrastruktur

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta Presiden Joko Widodo untuk mengatasi kendala struktural infrastruktur yang menghambat gairah investasi yang selama ini masih sangat tergantung swasta.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koordinator Wilayah Tengah Iwan Dermawan Hanafi menyebutkan kendala struktural yang dimaksud adalah pengadaan lahan, perizinan oleh pemerintah daerah, birokrasi, kesadaran warga terhadap urgensi pembangunan, koordinasi antarsektor, serta masalah korupsi.

"Saya minta Pemerintahan Jokowi dapat mengatasi kendala-kendala tersebut," katanya dalam Focus Group Discussion di Jakarta, Kamis (23/10/2014).

Selain itu, lanjut Iwan, masalah lain adalah pembangunan infrastruktur yang masih tergantung pada investasi swasta. Ia mengatakan bahwa menurut perkiraan Bank Dunia seharusnya besaran investasi infrastruktur adalah satu persen dari produk domestik bruto (PDB). Artinya, dia menyebutkan Indonesia seharusnya menyediakan sekitar Rp 908 triliun atau satu persen dari PDB Rp 9.080 triliun.

Akan tetapi, lanjut dia, alokasi anggaran untuk infrastruktur hanya sebesar Rp 169 triliun dalam APBN 2015 dan Rp 206 triliun dalam APBN 2014.

"Akibatnya, investasi infrastruktur dalam 2013 dan 2014 lebih banyak dilaksanakan oleh BUMN," katanya.

Iwan mengatakan bahwa sebetulnya Bank Dunia akan mengambil inisiatif menggalang dana swasta untuk pembangunan infrastruktur di negara berkembang dan emerging markets atau pasar yang sedang tumbuh.

"Selama ini di dunia ketiga dan negara-negara emerging markets telah menggunakan dana sebesar 1 triliun dolar AS untuk pembangunan infrastruktur," katanya.

Namun, Iwan mengatakan karena berbagai kendala dan tidak tersedianya pendanaan maka Bank Dunia melihat bahwa investasi di negara berkembang terus menurun. Dia menyebutkan bahwa pada 2013 hanya terlaksana investasi sebesar 150 miliar dolar AS atau menurun dari 186 miliar dolar AS pada 2012.

Di lain pihak, lanjut dia, tersedia dana pensiun dan dana asuransi dari Bank Dunia sebesar 80 triliun dolar AS yang hanya digunakan sebesar lima persen untuk infrastruktur di negara berkembang.

"Yang menjadi tantangan bagi kita adalah apakah Indonesia yang masih terbelenggu kendala struktural akan mampu merebut dana investasi infrastruktur tambahan dari inisiatif Bank Dunia?" katanya. (Ant)