Menilai Puan Secara Objektif

WE Online, Jakarta - "Menilai kapasitas Puan hanya karena latar belakang keluarga dan menghilangkan fakta lain yang dialami atau diperjuangkannya sangatlah tidak etis dan subjektif," kata pengamat politik Lucius Karus.

Ucapan Lucius ini tidaklah berlebihan, sebab ditunjuknya Puan sebagai Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam Kabinet Kerja dianggap beberapa orang sebagai "balas jasa" dari Presiden Joko Widodo.

Sebab, Puan yang merupakan putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri ini dianggap bisa dipastikan menjadi salah satu menteri atau anggota kabinet yang diumumkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu petang (26/10/2014).

Apalagi, Puan sebelumnya masuk dalam Badan Pemenangan Calon Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla saat Pemliu 2014, yang memperjuangkan agar pasangan tersebut menang.

Menurut Lucius yang juga peneliti senior pada Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Puan bukanlah kader instan karena telah melewati berbagai pengaderan di PDI Perjuangan.

"Puan Maharani harus diberikan peluang yang sama dengan profesional lainnya. Selain punya latar belakang pendidikan yang terverifikasi, Puan juga meraih banyak prestasi di partai dalam mengantarkan Jokowi-Jusuf Kalla memenangi Pilpres 2014," katanya.

Ia menjelaskan, dalam dunia politik kepercayaan rakyat saat pemilu selalu menjadi indikator kesuksesan politikus.

Dalam menjawab hal ini, Puan sudah bisa membuktikannya dengan meraih suara terbanyak secara nasional dalam Pemilu 2014 dan memenangkan Jokowi-JK.

"Jadi dengan modal ini sudah layak sebenarnya Puan Maharani diberi apresiasi, salah satunya menjadi menteri yang sesuai dengan kemampuannya," katanya.

Oleh karena itu, Lucius yang pernah melakukan riset penilaian kinerja anggota DPR 2009-2014 ini meminta semua pihak tidak memandang Puan secara "sebelah mata" karena silsilah keluarganya.

Lucius berharap publik juga tidak menghakiminya sebagai figur yang tak berprestasi hanya karena opini yang dibangun lawan politiknya. Dan penilaian semestinya harus datang setelah melihat hasil kerja.

"Jika kini jadi anggota kabinet, ini adalah ajang pembuktian diri seorang Puan Maharani. Apakah dia mampu atau tidak, diberi kesempatan dulu," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer,M Qodari berpendapat, Puan Maharani sangat layak menjadi menteri, karena mempunyai pengalamanan dan prestasi dalam bidang politik yang merepresentasikan parpolnya.

"Modal Puan saat ini sudah kuat, yakni berupa pengalaman dan prestasi sebagai representasi dari PDI-Perjuangan. Oleh karena itu layaklah dia menjadi menteri," kata Qodari, di Jakarta.

Terkait jaringan, Puan juga diakui sangat kuat karena sudah menjabat ketua fraksi sejak periode sebelumnya, kemudian di jajaran partai juga memegang jabatan sentral di bidang politik.

"Puan itu politisi yang networking-nya cukup luas, baik latar belakang keluarga maupun pengalaman politiknya di DPR dan DPP. Saya kira untuk kategori politisi sudah cukup layak," katanya.

Dalam catatan Qodari, Puan juga pernah menjadi ketua tim pemenangan Pilkada Gubernur Jawa Tengah, dan mampu memenangkannya.

Puan juga teruji karena beberapa kali menjadi ketua panitia dalam pelaksanaan perhelatan besar PDIP, dan acara itu sukses.

Juga Diseleksi Menanggapi tudingan sejumlah pihak, Puan mengaku sebelum terpilih dirinya juga diseleksi dan dinilai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Saya ikut proses seleksi dan alhamdulilah semua lancar," katanya usai pengumuman Kabinet Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu petang.

Ia mengatakan, sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, rekam jejaknya tidak bermasalah, sehingga Presiden Joko Widodo memilihnya.

Bahkan, dirinya tidak mau dianggap mendapatkan keistimewaan, dan secara otomatis bisa terpilih menjadi menteri.

Oleh karena itu, Puan meminta agar masyarakat memberikan kesempatan untuk membuktikan diri mengemban amanah sebagai menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK.

"Lihat dulu kerjanya, ini suatu amanah, yang insya Allah saya bisa ikut membantu pemerintahan membangun bangsa kedepan," katanya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengumumkan Puan Maharani sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja periode 2014-2019.

Puan yang juga cucu dari Presiden Pertama RI Soekarno ini adalah Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik dan Hubungan Antar-Lembaga (2010-2015).

Puan juga pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI untuk periode 2009-2014 dan menduduki Komisi VI DPR RI yang meliputi bidang BUMN, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Beberapa sumber menyebutkan, perempuan kelahiran Jakarta, 6 September 1973 itu telah mengenal dunia politik saat menginjak SMP, ketika ibunya, Megawati aktif di perpolitikan Indonesia dan mulai menyaksikan cara politikus bekerja.

Saat Sang Ibu menjadi Presiden RI pada periode 2001-2004, Puan selalu mendampingi, baik saat melakukan kunjungan resmi, ke daerah, maupun ke luar negeri sehingga pemilik zodiak Virgo itu semakin familier dengan panggung politik.

Puan secara aktif juga terlibat dalam organisasi politik saat menjadi anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bidang Luar Negeri pada 2006.

Pada masa Pemilihan Presiden 2009, sarjana jurusan Komunikasi Massa Fakultas Ilmu Komunikasi lulusan Universitas Indonesia (UI) Jakarta itu, turut menangani pemenangan Megawati jadi presiden dengan terlibat aktif di Mega Center.

Anak pertama dari pasangan Taufiq Kiemas dengan Megawati ini, beberapa kali pernah dipercaya Sang Ibu melakukan kegiatan sosial. Dari situ, ia pun banyak belajar mendekati "wong cilik".

Di internal PDI Perjuangan, istri dari Happy Hapsoro ini dipercaya menjadi Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga yang memiliki peran strategis dalam penentuan sikap politik dan komunikasi partai dengan organisasi lainnya. (Ant/Abdul Malik)