SPSI Tuntut Pencopotan 58 Staf Freeport

Warta Ekonomi -

WE Online, Timika - Ketua Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja-Kimia, Energi, dan Pertambangan (SP-KEP) SPSI PT Freeport Indonesia Sudiro menegaskan tuntutan untuk mencopot 58 staf jajaran struktural/manajemen perusahaan itu merupakan aspirasi pekerja.

"Itu bukan haknya serikat, tapi maunya orang-orang di lapangan. Kalau sudah diputuskan secara kolektif kolegial oleh anggota di lapangan maka itulah yang direkomendasikan oleh serikat. Kami di PUK SPSI hanya merupakan penyambung lidah pekerja," kata Sudiro di Timika, Kamis (30/10/2014).

Pada Rabu (29/10/2014) malam Bupati Mimika Eltinus Omaleng memfasilitasi pertemuan antara manajemen PT Freeport Indonesia, PT Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI), PT Puncak Jaya Power (PJP), dengan PUK SPSI ketiga perusahaan itu di Hotel Rimba Papua Timika untuk membahas ancaman pekerja ketiga perusahaan itu yang akan menggelar mogok kerja selama sebulan mulai 6 November-6 Desember 2014.

Pertemuan itu memutuskan untuk menindaklanjuti pembahasan empat poin tuntutan pekerja ke pimpinan tertinggi perusahaan Freeport McMoRan James Robert Moffet yang saat ini sedang berada di Jakarta.

Sudiro menegaskan ancaman untuk melakukan mogok kerja bukan sekadar "gertak sambal". Pekerja dari tiga perusahaan yang mengancam untuk melakukan mogok kerja merupakan perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja terbesar di lingkungan PT Freeport Indonesia di Tembagapura.

"Tiga PUK ini merupakan yang besar. PJP melayani power supply, KPI melayani transportasi, sedangkan seluruh Freeport melayani produksi tambang," jelas Sudiro.

Menyinggung tentang kemungkinan masih ada solusi untuk menghentikan mogok kerja, Sudiro berharap pertemuan antara ketiga PUK SPSI dengan James Robert Moffet di Jakarta pada Kamis malam atau Jumat (31/10/2014) akan menghasilkan kesepakatan yang bisa bermanfaat untuk semua pihak.

"Kita harapkan ada win-win solution baik untuk perusahaan, bagi pekerja, dan juga berguna untuk masyarakat asli di sekitar lokasi tambang," harapnya.

Sudiro mengatakan upaya negosiasi antara ketiga PUK SPSI dengan manajemen PT Freeport Indonesia beberapa hari lalu untuk membahas empat tuntutan pokok pekerja telah menemui jalan buntu. Hal yang sama juga terjadi saat ketiga PUK melakukan dialog dengan Presiden Direktur Freeport McMoRan Richard Atkerson yang sedang berada di London, Inggris. Dialog tersebut menggunakan fasilitas video conference.

"Ternyata, belum ada kata sepakat antara serikat dengan perusahaan sehingga diputuskan bahwa kami akan bertemu dengan pimpinan tertinggi, yakni Pak James Bob Moffet di Jakarta untuk mencari suatu solusi," jelas Sudiro.

Ia menegaskan perjuangan pekerja Freeport dan dua perusahaan privatisasinya itu bukan untuk menghancurkan perusahaan. "Kami ingin perusahaan ini lebih baik ke depan karena selama ini masih ada penindasan-penindasan, perilaku diskriminasi, adu domba. Ini yang kita tidak kehendaki. Kami ingin aturan ditegakkan dengan cara-cara yang santun, harmonis, dinamis, dan kondusif sehingga operasional perusahaan bisa maksimal, produktivitas meningkat, dan hubungan industrial juga berlangsung baik," beber Sudiro.

Sudiro menambahkan pekerja di lingkungan PT Freeport membutuhkan tindakan nyata untuk dapat merealisasikan semua harapan-harapan itu. "Paradigma perusahaan harus berubah, harus lebih baik lagi, tidak bisa menggunakan paradigma lama," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mimika Dionisius Mameyao menyambut positif rencana pertemuan tiga PUK SPSI dengan James Moffet di Jakarta mengingat waktu yang semakin mendesak.

"Kita juga belajar dari pengalaman mogok kerja karyawan PT Freeport tahun 2011 di mana dampaknya sangat luar biasa karena itu Pemkab Mimika dan semua tokoh masyarakat mengharapkan tidak ada lagi mogok kerja seperti pada 2011 itu," ujar Dionisius.

Pihak Disnakertrans Mimika menerima laporan bahwa sampai saat ini kegiatan produksi PT Freeport masih berjalan, meski ada pekerja yang menggelar mogok baik di tempat kerja, barak tinggal karyawan, maupun di Kantor Sekretariat PUK SPSI ketiga perusahaan.

"Tidak semua karyawan melakukan mogok. Ada yang masih bekerja. Kegiatan produksi juga masih jalan. Kami berharap setelah ada pertemuan dengan pimpinan tertinggi Freeport maka karyawan bisa kembali bekerja," harapnya.

Disnarkertrans Mimika juga menerima laporan soal adanya oknum-oknum tertentu yang melakukan intimidasi kepada pekerja yang masih bekerja. Tindakan intimidasi dan lain-lainnya itu dinilai bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan mengingat setiap pekerja memiliki hak untuk tetap bekerja atau melakukan mogok. (Ant)