Tiga Isu Menanti Kabinet Jokowi

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Kabinet Kerja pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla harus bekerja cepat untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan dan tantangan pembangunan dalam lima tahun ke depan.

Lingkaran Survey Indonesia (LSI) melihat ada tiga isu utama yang akan menjadi ujian pertama bagi Kabinet Kerja tersebut.

"Baik dan buruk kabinet Jokowi ditentukan oleh keberhasilan mereka merespons ketiga isu tersebut," kata peneliti LSI Rully Akbar di Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Isu pertama adalah dilema kenaikan BBM yang akan segera dilakukan pemerintahan Jokowi. Dalam survei yang dilakukan oleh LSI pada periode 27-28 Oktober 2014 didapatkan hasil bahswa sebesar 51,20% publik akan menyalahkan Presiden Jokowi sebagai aktor yang bertanggung jawab atas kenaikan harga BBM dan hanya 32,40% yang akan menyalahkan DPR.

"Meskipun berdasarkan rasionalitas ekonomi, BBM harus dinaikan oleh pemerintahan Jokowi. Dengan naiknya harga BBM artinya dapat mengurangi beban fiskal akibat dari subsidi BBM yang terlampau tinggi," paparnya.

Isu kedua adalah keberhasilan pemerintahan Jokowi mengembalikan pilkada langsung. Ini akan menjadi tugas Kabinet Kerja, terutama mendagri yang baru untuk memastikan perppu ini bisa diterima oleh DPR.

"Karena pilkada langsung merupakan kehendak mayoritas publik seperti yang telah dirilis LSI sebelumnya (rilis 9 September 2014). Dalam survei pada tanggal 5-7 September 2014 sebesar 81,25% publik tetap inginkan pilkada langsung. Hanya 10,71% yang inginkan pilkada oleh DPRD," tegasnya.

Isu ketiga adalah kemampuan Kabinet Kerja memenuhi janji kampanye dalam seratus hari pemerintahan Jokowi dan janji sembilan kebijakan yang tertuang dalam kontrak politik Jokowi-JK dengan rakyat.

"Sebesar 74,60% publik meminta Jokowi merealisasi semua janji politiknya selama masa kampanye, terutama janji tertulis yang diiklankan terkait tiga perpres dalam 100 hari pemerintahan dan sembilan kontrak politik Jokowi-JK dengan rakyat. Semua janji itu kini ditagih publik," tambahnya.

Sebelumnya, LSI melakukan survei melalui quick poll pada tanggal 27-28 Oktober 2014. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dan margin of error sebesar +/- 2,9 %. Survei dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia.