Komisi V DPR Siap Bekerja dengan Pemerintahan Jokowi-JK

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia mengatakan Komisi V yang membidangi infrastruktur siap bekerja dan bermitra dengan kementerian Jokowi-JK.

"Alhamdulillah, pemilihan pimpinan Komisi V DPR RI sudah selesai setelah kemarin sempat ditunda. Setelah ini kami siap bekerja dan bermitra dengan kementerian bidang infrastruktur, perhubungan, dan perumahan rakyat," kata Yudi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Menurut Yudi, sebagai langkah awal kerja Komisi V akan menggelar rapat intern pekan depan. Selain akan membahas agenda kerja, Komisi V juga akan melakukan konsolidasi dan pendalaman terkait permasalahan infrastruktur saat ini, termasuk pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang belum tercapai.

Adapun, sejumlah persoalan terkait infrastruktur yang menjadi PR bagi pemerintahan Jokowi-JK yang harus diselesaikan adalah baglock anggaran bidang infrastruktur dan beberapa peraturan perundangan-undangan yang belum selesai.

"Permasalahan bidang infrastruktur dan perhubungan yang perlu kita carikan solusinya antara lain beban anggaran untuk infrastruktur, khususnya di bidang kemaritiman yang masih minim, termasuk beberapa UU yang harus segera diselesaikan seperti UU Sistem Transportasi Nasional, UU Jasa Konstruksi, dan UU Arsitektur," kata politisi PKS asal dapil Jabar IV itu.

Seperti diketahui, untuk infrastruktur ke-PU-an, kebutuhan anggaran pada tahun 2015 mencapai Rp 123,29 triliun. Namun, pagu yang tersedia sekitar Rp 74,2 triliun sehingga terdapat kekurangan sekitar Rp 49 triliun. Baglock anggaran untuk sektor perhubungan juga terbilang besar mencapai Rp 26 triliun lebih pada tahun 2015 di mana kebutuhan anggaran di bidang perhubungan mencapai Rp 70 triliun lebih, sementara pagu yang tersedia hanya sebesar Rp 44,6 triliun.

"Tahun 2015 pasar bebas ASEAN mulai berlaku. Jika kita ingin tetap bisa bersaing Indonesia harus berbenah, khususnya untuk infrastruktur mengingat daya saing infrastruktur kita masih rendah. Begitu juga dengan SDM-nya harus kita persiapkan dengan baik. Karena itu, tak hanya perlu upaya-upaya percepatan di bidang infrastruktur yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-JK. Tapi, juga upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas SDM kita agar siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," kata Yudi.