Pengusaha Harapkan Kemudahan Berbisnis Hadapi MEA 2015

WE Online, Jakarta - Kepada pemerintahan baru di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pengusaha menaruh harapan agar mereka dapat memperbaiki iklim berbisnis, termasuk dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Harapan itu berupa keinginan tidak hanya pemerintah membangun perusahaan dan industri yang telah berkembang baik di tingkat nasional, tetapi juga bagi mereka yang masih berjuang untuk merintis serta mengembangkan bisnisnya.

Misalnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia DKI Jakarta ingin Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga merevitalisasi kredit usaha rakyat sebagai bentuk keberpihakan terhadap pengusaha kecil.

"Hipmi meminta agar Menkop merevitalisasi kredit usaha rakyat (KUR)," kata Ketua Umum Hipmi Jaya Rama Datau Gobel di Jakarta, Jumat (31/10).

Rama mengatakan bahwa salah satu agenda terdekat yang akan dihadapi Menkop UKM baru, yakni mempersiapkan daya saing UKM menghadapi Perdagangan Bebas ASEAN tahun 2015.

Ia mengatakan bahwa kontribusi UKM atas ekspor nasional masih di bawah 20 persen, sedangkan Thailand telah berada di atas 20 persen.

"Padahal, kontribusi UKM RI atas perekonomian nasional cukup besar, yakni mendekati 60 persen atas PDB," ujarnya.

Menurut dia, sejumlah tantangan menanti, yakni bagaimana meningkatkan kapasitas bisnis UKM, membuka akses pembiayaan yang lebih besar bagi pelaku UKM, meningkatkan kelembagaan dan sumber daya manusia UKM, serta meningkatkan akses pasar dan teknologi bagi UKM.

Hipmi mengusulkan KUR direvitalisasi agar makin tepat sasaran dan berdampak besar bagi pengembangan kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja serta dinilai cukup bagus untuk membantu pembiayaan bagi pengusaha pemula.

Hingga Agustus 2014, kata Rama, sebanyak tujuh bank nasional telah menyalurkan KUR sebanyak Rp149,36 triliun atau tumbuh 31,75 persen year on year (yoy).

Ketujuh bank tersebut, yakni BNI, BRI, Bank Mandiri, BTN, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah, sedangkan nilai KUR tersebut meningkat Rp113,36 triliun dari periode yang sama pada tahun 2013.

Namun, Hipmi menilai pemerintah perlu melakukan perbaikan seperti perbankan harus benar-benar merupakan pengusaha pemula dan tidak "bankable".

"Jangan sampai KUR jatuh kepada mereka yang sudah punya aset dijaminkan," katanya.

Ia mengatakan bahwa pemerintah perlu menambah bank penyalur KUR agar akses KUR makin luas dan terjangkau pelaku usaha mikro.

Pengusaha Optimistis Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah Istimewa Yogyakarta optimistis pemerintahan baru di bawah Presiden Joko Widodo lebih mampu memahami kebutuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan daya saingnya.

"Karena dia (Presiden Jokowi) berangkat dari pengusaha hingga menjadi eksportir juga, minimal tahu kesulitan atau kebutuhan yang berkaitan dengan dunia usaha," kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY H.R. Gonang Djuliastono.

Menurut Gonang, pemahaman Presiden terhadap kebutuhan dunia usaha, dapat diimplementasikan dengan mempermudah keperluan pengusaha di berbagai aspek, misalnya berkaitan dengan perizinan, pinjaman modal, serta menyediakan akses untuk pendirian usaha.

"Apalagi, ketika Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berjalan persaingan usaha semakin ketat, mudah-mudahan kebutuhan usaha bisa dipermudah di segala aspek," katanya.

Kadin Jakarta juga mengingatkan pentingnya peningkatan daya saing untuk produk-produk Indonesia, khususnya dalam menghadapi MEA pada tahun 2015.

"Untuk MEA, yang paling penting itu bagaimana kita meningkatkan daya saing karena persoalan besar yang kita hadapi adalah daya saing masih lemah," kata Ketua Kadin Jakarta Eddy Kuntadi di Jakarta, Jumat (24/10).

Salah satu kelemahan lainnya, menurut Eddy, adalah kurangnya sosialisasi untuk MEA yang akan mulai diberlakukan pada akhir 2015. Dalam hal ini, Malaysia sudah melakukan sosialisasi sampai dunia pendidikan.

Selain itu, ujar dia, peran dunia swasta dan pemerintah sangat penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia karena keduanya sangat berkaitan agar swasta lebih efektif untuk meningkatkan kinerja.

"Peran swasta adalah untuk mengefektifkan daya saing agar kuat. Namun, itu harus didukung oleh Pemerintah. Jika tidak didukung, sulit," katanya.

Tidak hanya dalam hal mengangkat usaha kecil dan menengah guna menghadapi MEA 2015, pengusaha juga mengharapkan agar pemerintah dapat mengatasi kesenjangan dengan membuat kebijakan pemerataan, khususnya ke kawasan timur nusantara.

Perhatikan Timur Kamar Dagang dan Industri Indonesia, misalnya, mengusulkan perlu adanya pemberian insentif pajak berupa "tax holiday" untuk menggairahkan iklim investasi di wilayah Indonesia bagian timur.

"Salah satu subsidi yang kami harapkan dari pemerintah pusat dengan penundaan bayar pajak, ini akan banyak sekali dampaknya buat pengusaha," kata Wakil Ketua Umum Bidang Koordinator Wilayah Timur Kadin Salahuddin Sampetoding dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pemberian keringanan pajak tersebut akan membantu berjalannya usaha-usaha yang terletak di daerah yang minim infrastruktur dan menjadi salah satu upaya untuk menyejajarkan perekonomian Indonesia bagian timur dengan wilayah Indonesia bagian barat dan tengah.

Pasalnya, ujar dia, persoalan infrastruktur yang belum memadai membuat kegiatan bisnis di Indonesia Timur menjadi berbiaya tinggi sehingga harus diberikan perlakuan berupa kebijakan khusus. Hal ini berbeda dengan Indonesia bagian barat dan tengah yang sudah memiliki infrastruktur yang memadai.

"Kalau kita investasi di Indonesia bagian timur, kita harus berhubungan dengan sistem logistik yang pasti mahal, tenaga kerja harus didatangkan dari luar, misalnya di Papua, harus ambil tenaga kerja dari Sulut, Sulteng, atau Jawa, bahan baku juga mahal, biaya terhadap produksi mahal," katanya.

Bila insentif tax holiday diterapkan, dia mencontohkan usaha yang telah menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu, misalnya satu tahun, baru dikenai kewajiban untuk membayar pajak.

Sistem seperti ini dinilai Kadin akan membantu mengurangi beban pengusaha jika dibandingkan dengan pemungutan pajak yang dilakukan pada saat awal usaha mulai berjalan.

Di kawasan timur memang dibutuhkan banyak investasi untuk membangun beragam fasilitas infrastruktur. Hal itu juga membuat Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Nusa Tenggara Timur Fredy Ongko Saputra mengharapkan pemerintahan Jokowi-JK menyediakan fasilitas pendukung yang memadai untuk menarik investor.

"Fasilitas pendukung investasi bagi investor yang selama ini masih menjadi hambatan di lapangan, antara lain ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai, kelancaran urusan perizinan, serta kepastian hukum bagi pengusaha dan investor dalam berusaha," katanya.

Permudah Perizinan Terkait dengan usaha dalam mengatasi hambatan untuk berinvestasi, Presiden Jokowi bakal mengumpulkan berbagai menteri dalam Kabinet Kerja untuk mengupayakan cara mempermudah perizinan, seperti untuk mengurus usaha dan investasi, agar dapat memperbaiki layanan lebih cepat.

"Nanti menteri-menteri yang berhubungan dengan perizinan akan saya kumpulkan," kata Presiden Joko Widodo seusai melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta, Selasa (28/10).

Menurut Jokowi, setelah melakukan sidak ke BKPM, sistem perizinan yang ada masih belum terbangun secara integratif, sementara dirinya menginginkan agar proses perizinan dapat lebih mudah dan satu atap.

Presiden mengatakan bahwa investasi merupakan hal yang penting karena akan membuka lapangan pekerjaan serta memperbaiki infrastruktur seperti listrik yang masih kekurangan di berbagai daerah.

Mengenai tumpang-tindih dalam perizinan antara pihak pusat dan otoritas di daerah, Presiden mengemukakan bahwa sebenarnya telah banyak daerah yang siap untuk perizinan investasi.

Terkait dengan hasil sidak di BKPM, Presiden Jokowi mengungkapkan hal tersebut dilakukannya untuk memastikan agar pelayanan terhadap investor telah baik dan cepat.

"Penampilan kantor (BKPM) sudah baik, tetapi kecepatan pelayanan masih belum bagus," katanya.

Presiden Jokowi juga memaparkan bahwa perbaikan terhadap pengurusan perizinan diharapkan dapat selesai dalam jangka waktu 3--6 bulan mendatang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tiba-tiba mendatangi Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal sehingga membuat kecele para juru warta dan fotografer yang sedang menunggu di Kompleks Istana Kepresidenan.

"Ada info, Bapak Presiden ke Kantor BKPM," kata salah seorang staf Biro Pers Kepresidenan kepada para wartawan yang sedang menunggu di Jakarta, Selasa (28/10) sekitar pukul 15.00 WIB.

Presiden Joko Widodo menyambangi BKPM untuk melihat kinerja pelayanan terpadu satu atap di instansi tersebut yang bermanfaat dalam mengurus investasi di Tanah Air.

Pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI, Presiden Joko Widodo juga pernah melakukan sidak untuk melihat kemudahan perizinan untuk mengurus usaha di Ibu Kota.

Dengan adanya gebrakan yang cepat dari Kabinet Kerja di bawah arahan Presiden Jokowi, diharapkan layanan untuk berinvestasi bisa semakin cepat dan bagus yang dinilai akan memperbaiki atmosfer bisnis di Tanah Air sekaligus meningkatkan daya saing nasional. Semoga. (Ant/Muhammad Razi Rahman)