BI: Siklus Keuangan Indonesia Terindikasi Melambat

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Bank Indonesia mengatakan bahwa saat ini siklus keuangan Indonesia (SKI) memberikan indikasi mulai memasuki fase perlambatan. Hasil estimasi BI menunjukkan terjadi perlambatan pada ekspansi kegiatan pembiayaan sebagaimana tampak dari arah siklus keuangan yang cenderung menurun. Perlambatan SKI tersebut disebabkan oleh menurunnya laju pertumbuhan kredit sebagai salah satu indikator utama pembiayaan perekonomian domestik.

"Perlambatan siklus keuangan yang terjadi bersamaan dengan ketidakpastian terhadap prospek pertumbuhan global ke depan menimbulkan risiko terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan. Sumber-sumber pembiayaan ekonomi pada tahun-tahun mendatang dapat menjadi relatif terbatas. Perbankan domestik memerlukan tambahan modal atau likuiditas dengan LDR yang telah mencapai 89,7% per September 2014," tulis keterangan resmi Departemen Komunikasi BI yang diterima Warta Ekonomi, Sabtu (1/11/2014).

Sementara itu, BI mencatat pembiayaan dari utang luar negeri (ULN) yang dalam dua tahun terakhir naik tinggi mulai mengalami perlambatan. Volatilitas nilai tukar yang meningkat dalam dua tahun terakhir menaikkan risiko nilai tukar sehingga ikut mengurangi ULN. Dapat dicatat bahwa ULN Indonesia pada Agustus 2014 tumbuh sebesar 11,2% (yoy) mencapai US$ 290,37 miliar.

"Kenaikan ULN tersebut terutama terjadi di sektor swasta yang selama dua tahun terakhir melonjak dari sekitar US$ 126,25miliar pada tahun 2012 menjadi US$ 156,16 miliar pada Agustus 2014 sehingga pangsa ULN sektor swasta telah mencapai 54% dari total ULN Indonesia," jelas BI.

Memperhatikan perkembangan tersebut, BI akan mengelola pergerakan siklus keuangan melalui kebijakan makroprudensial. Sebagian dari kebijakan makroprudensial yang telah diterapkan selama ini sudah mulai tampak hasilnya pada perilaku amplitudo siklus keuangan.

Sebagai contoh kedalaman penurunan siklus keuangan 2005-2009 lebih rendah dibandingkan dengan krisis sekitar 1998. Begitu pula dengan durasi peak-through pada siklus keuangan 2005-2009 yang lebih pendek dari durasi siklus ketika terjadi krisis ekonomi-moneter 1997/1998.

Dalam rangka memperkuat kehati-hatian di sektor korporasi dan memperdalam pasar keuangan valas, BI akan segera menyempurnakan aturan ULN. Aturan tersebut ditujukan untuk memperkuat ketahanan korporasi yang memiliki ULN terutama dengan memitigasi risiko currency mismatch, liquidity mismatch, dan risiko overleverage.

Selain itu, adanya kewajiban melakukan hedging diharapkan dapat meningkatkan penggunaan transaksi lindung nilai sehingga pasar valuta asing menjadi lebih dalam dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dapat diminimalkan.

Dengan demikian, ketahanan korporasi dan stabilitas sistem keuangan menjadi lebih baik dalam menghadapi risiko yang mungkin ditimbulkan dari perlambatan siklus keuangan dan dinamika perekonomian global.