LSM: Pemilihan Dirjen Perumahan Rakyat Harus Tepat

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Lembaga swadaya masyarakat Indonesia Property Watch mendesak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus memilih pejabat yang tepat untuk memimpin Direktorat Jenderal Perumahan Rakyat guna mengurusi sektor perumahan rakyat.

"Pengangkatan dirjen yang sesuai dengan kompetensi masalah perumahan harus menjadi pilihan yang strategis," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, bila Menpupera membuat Direktorat Jenderal Perumahan Rakyat, maka posisi dirjen itu menjadi strategis karena saat ini dinilai sangat banyak permasalahan perumahan rakyat di Indonesia yang masih belum selesai.

Ia mencontohkan, ekonomi biaya tinggi dengan besarnya biaya-biaya perijinan dan utilitas menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan selama dua kali periode Kabinet Indonesia Bersatu masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Selain itu polemik hunian berimbang dengan dilaporkannya pengembang ke kejaksaan masih belum ada ujungnya. Belum lagi penghapusan subsidi rumah tapak yang juga belum ada kepastiannya. Hal tersebut membuat pasar perumahan menjadi tanpa arah," katanya.

Ali berpendapat, banyaknya pengembang yang beralih dari membangun rumah tapak menengah bawah ke segmen lebih tinggi tidak lain dikarenakan banyaknya kebijakan yang kontra produktif.

Sebelumnya, Menteri Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa penggabungan kedua kementerian tersebut tidak akan pengaruhi kinerja pemerintah.

"Tidak ada masalah karena dulu Kemenpera juga pernah bergabung dengan Kementerian PU," kata Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin (27/10).

Menurut Basuki, pihaknya optimistis bahwa kedua kementerian dapat segera beradaptasi dan bekerja sama karena program keduanya dinilai tidak jauh berbeda.

Menyinggung soal struktur organisasi, Basuki mengemukakan bahwa pihaknya akan menggelar rapat pimpinan dengan dari kedua kementerian tersebut untuk membahas program kerja pascapenggabungan.

"Kemungkinan nanti akan diciptakan Direktorat Jenderal Perumahan Rakyat atau bisa juga disatukan dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya," katanya. (Ant)