Ditjen Pajak-Polri Sosialisasikan Kerja Sama Penegakan Hukum

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan sosialisasi nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) tentang kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dan Polri dalam hal penegakan hukum di Jakarta, Kamis (6/11/2014).

Direktur Transformasi Proses Bisnis Ditjen Pajak Wahju Tumaka mengatakan maksud diadakannya nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kerja sama Kementerian Keuangan dan Polri di dalam pelaksanaan tugas dan wewenang secara lebih komprehensif.

"Hal ini sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih," kata Wahju dalam keterangan tulisnya di Jakarta, Kamis (6/11/2014).

Lebih jauh, ia menjelaskan nota kesepahaman tersebut meliputi sosialisasi peraturan, kebijakan serta kewenangan tugas dan fungsi masing-masing pihak, pengamanan penerimaan negara dan pengamanan/pemulihan/penyelamatan/penggunaan aset negara, penegakan hukum di bidang perpajakan, bea cukai, pasar modal dan lembaga keuangan, kekayaan negara, pengurusan piutang dan lelang serta bidang keuangan negara lainnya.

Kemudian tindak lanjut hasil pemeriksaan pegawai yang terindikasi tindak pidana, rencana pemanggilan, permintaan keterangan, pengumpulan bukti, dan dukungan kelancaran tugas dan fungsi pengelolaan keuangan negara.

"Acara sosialisasi ini merupakan rangkaian sosialisasi yang sebelumnya telah dilaksanakan yang melibatkan unit-unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Polri," tambahnya.

Oleh karena itu, dengan adanya sosialisasi ini ia berharap dapat menciptakan koordinasi dan kerja sama yang lebih kuat dan terpadu antara Direktorat Jenderal Pajak dan Polri dalam hal penegakan hukum.