Bappenas Harus Paham Masalah Perumahan Rakyat

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang kini tidak lagi berada di bawah Menteri Koordinasi Perekonomian tetapi langsung kepada Presiden diharapkan agar dapat lebih memahami masalah perumahan rakyat.

"Seharusnya Bappenas bisa lebih berusaha untuk memahami masalah perumahan rakyat sebagai penentu arah pembangunan perumahan nasional," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda di Jakarta, Sabtu (8/11/2014).

Menurut dia, Bappenas dinilai masih belum terlalu memahami persoalan perumahan rakyat antara lain karena saat ini masih belum ada road map (peta jalan) yang jelas mengenai arah perumahan nasional. Ia berpendapat, masalah perumahan saat ini masih banyak yang dibiarkan tidak tentu arah dan dibiarkan mengambang sedangkan asar dibuat kebingungan sebagai peninggalan menteri yang lalu.

"Masalah rencana penghapusan subsidi rumah tapak yang ditentang banyak pihak belum jelas keputusannya. Belum lagi masalah hunian berimbang menyusul dilaporkannya sebagian besar pengembang ke kejaksaan karena dianggap tidak memenuhi aturan hunian berimbang," katanya.

Hal demikian, ujar Ali, berpotensi membuat beberapa pengembang mengambil "jalan pintas" dengan negosiasi dan pendekatan sendiri-sendiri sedangkan kepastian hukum untuk yang lain masih belum jelas. Aturan hunian berimbang yang masih mengundang polemik juga dinilai tidak juga dapat diselesaikan oleh menteri yang lalu.

Indonesia Property Watch pun berharap ada keberpihakan pemerintah untuk mengurusi perumahan rakyat dengan lebih fokus terhadap permasalahan perumahan yang ada saat ini termasuk dengan membentuk dirjen yang khusus untuk perumahan rakyat.

Sebelumnya, Indonesia Property Watch menginginkan pemerintah dapat membuat peta jalan perumahan nasional karena program terkait perumahan selama ini dinilai masih belum optimal.

"Ironisnya sampai saat ini pemerintah belum mempunyai road map (peta jalan) perumahan nasional. Semua program masih sebatas tambal sulam," kata Ali Tranghanda.

Terkait dengan target pembangunan 200 ribu rumah per tahun, Ali berpendapat bahwa target tersebut akan sulit tercapai tanpa ditunjang oleh kebijakan yang mumpuni. Hal tersebut, menurut dia, karena masing-masing wilayah mempunyai persoalan backlog (kekurangan perumahan) yang berbeda-beda, di mana data antarwilayah juga tidak dimiliki pemerintah.

"Data ini pun tidak dimiliki pemerintah. Jadi jangan sampai target hanya bersifat fisik namun setelah dibangun banyak yang kosong. Belum lagi bila kita berbicara mengenai di atas tanah siapa rumah tersebut dibangun," katanya.

Untuk itu, ujar Ali, sebelum berbicara target pembangunan rumah, pemerintah sebaiknya membentuk bank tanah karena saat ini, yang berhasil membangun sebagian target bukan pemerintah melainkan pengembang swasta.

Selain itu, lanjutnya, masalah klasik tumpulnya program perumahan karena kementerian yang ada sulit bila tidak bekerja sama dengan pemda karena ada penerapan otonomi daerah yang harus diselesaikan lintas kementerian.

"Karenanya sebaiknya sebelum berbicara target, seharusnya pemerintah dapat membuat peta jalan mau dibawa kemana perumahan rakyat, karena masih banyak masyarakat yang tidak punya rumah," katanya. (Ant)