Inilah Tantangan Tim Ekonomi Kabinet Kerja (Bagian III)

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Masyarakat mengharapkan tim ekonomi Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mampu menjaga kepercayaan pasar di tengah kondisi perekonomian global yang tidak kondusif.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan siap mengemban amanah dalam menjaga ketahanan fiskal dan perekonomian nasional sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

"Itu dua tugas pokok yang harus saya laksanakan, yaitu menjaga ketahanan fiskal dan kestabilan ekonomi," kata Bambang.

Menkeu mengatakan bahwa tugas tersebut dapat dilakukan dengan menjaga APBN agar tidak melampaui defisit yang ditetapkan serta berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan lainnya dalam sektor finansial dan pasar keuangan.

"Saya harus bertanggung jawab terhadap ketahanan fiskal republik ini, terutama melalui instrumen APBN, kemudian menjaga bersama rekan-rekan di forum koordinasi satuan tugas keuangan, kestabilan sistem ekonomi, dan keuangan kita," ujarnya.

Menurut Menkeu, berbagai tekanan eksternal berpotensi mengganggu kestabilan perekonomian nasional pada tahun 2015. Untuk itu, upaya menjaga ketahanan fiskal menjadi prioritas utama yang harus dilakukan dalam bidang ekonomi makro.

"Kita harus menjaga ketahanan ekonomi kita dalam menghadapi normalisasi kebijakan moneter Amerika pada tahun depan, dan perlambatan ekonomi Tiongkok, serta satu lagi, jatuhnya harga komoditas di pasar global," ujarnya.

Selain itu, dia menambahkan Presiden telah memberikan arahan bahwa seluruh program pemerintah harus dilaksanakan secara cepat, dan peran Kementerian Keuangan sangat penting dalam hal pengalokasian dan penyaluran anggaran.

"Presiden menginginkan semua program yang ditujukan untuk rakyat secara langsung apakah itu melalui pertanian, infrastruktur, perikanan, maupun yang lain, itu harus bisa direalisasikan secara cepat dan tepat," kata Menkeu.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 7,0 persen apabila fondasi ekonomi nasional telah memadai dan kinerja investasi makin meningkat.

"Untuk pertumbuhan sebesar 7 persen, membutuhkan pertumbuhan investasi mendekati 10 persen. Kita harus perkuat investasi karena ekspor belum bisa diandalkan dalam jangka pendek," katanya.

Bambang mengatakan bahwa pertumbuhan investasi yang baik dapat mendukung perekonomian nasional. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk mempercepat prosedur birokrasi agar iklim investasi kondusif bagi para investor.

"Pak Presiden minta tekanan birokrasi yang tidak berbelit, kalau berbelit, investasi tidak masuk. Karena dengan (investasi) itu, pertumbuhan ekonomi yang stagnan 5 persen mengandalkan konsumsi, dapat ditingkatkan," katanya.

Menurut Bambang, perbaikan prosedur birokrasi tersebut harus didukung dengan kondisi ekonomi makro serta fundamental yang stabil agar sektor investasi bisa memiliki daya angkat yang lebih baik daripada konsumsi untuk mendukung pertumbuhan.

"Investasi itu bukan hanya di investasi asing langsung (FDI), melainkan juga belanja modal, APBN, dan ekspansi BUMN. Kalau mulai 2015, kita punya program infrastruktur besar-besaran, percepatan itu selain membereskan infrastruktur, tetapi juga bisa membantu pertumbuhan," katanya.

Bambang mengatakan bahwa dengan melakukan berbagai pembenahan struktural ekonomi yang serius, yang didukung pulihnya kondisi perekonomian global, Indonesia bisa mulai tumbuh tinggi dalam dua atau tiga tahun mendatang.

"Pada tahun 2015, mudah-mudahan sudah lebih pulih, dan paling cepat itu 2016, itu pun memerlukan reformasi struktural yang serius," kata Bambang. (Ant)