Pusaka Trisakti : Kenaikan BBM Jangan Diikuti PLN

WE Online, Jakarta - Sekretaris Eksekutif Pusaka Trisakti Fahmi Habsyi mengingatkan kenaikan harga BBM termasuk solar subsidi dari Rp5.500 menjadi Rp7.500 per liter tidak harus diikuti kenaikan Tarif Dasar Listrik oleh PLN dalam waktu dekat.

"Kenaikan harga solar bersubsidi jangan jadi alasan PLN untuk ikut menaikkan Tarif Dasar Listrik khususnya bagi masyarakat yang perlu disubsidi pengguna 450 VA dan 900VA," kata Fahmi di Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Salah satu inisiator PDIP Pro Jokowi (Projo) ini mengatakan pemerintah harus punya keputusan tegas dan mengikat terhadap penggunaan solar bagi PLN.

Jadi harus ada audit penggunaan solar pada PLN yang membedakan penggunaan BBM solar bagi kelompok pengguna dengan daya 450 VA dan 900 VA, dan dengan kelompok pelanggan mampu termasuk Industri.

Hasil Pemeriksaan BPK semester I (IHPS) tahun 2013 yang disampaikan dalam sidang Peripurna di Gedung Nusantara DPR RI, dimana BPK menyatakan adanya subsidi senilai Rp44,61 triliun yang diberikan kepada golongan tarif pelanggan menengah, besar, khusus dan pemerintah.

Hasil audit terhadap peruntukan penggunaan BBM solar PLN tersebut, bisa dijadikan salah satu referensi dalam menentukan besaran harga beli BBM solar dari manapun. "Inilah yang harus dicermati pemerintah agar alokasi subsidi listrik tepat sasaran," tegasnya.

Fahmi juga meminta pemerintah agar memberi kesempatan rakyat di bawah untuk 'bernafas' dan memastikan jaring pengaman sosial benar dirasakan rakyat pasca kenaikan BBM, dan bukan rakyat kecil yang dipaksa menerima kenaikan TDL tapi PLN yang harus dipaksa segera beralih ke gas dan batubara yang diikuti proteksi pada PLN agar mendapatkan jaminan pasokan batubara Indonesia dibanding pembangkit di Tiongkok dan India.

"Jika TDL 450va dan 900va juga dinaikkan memang kita memiliki jalan dan pelabuhan baru tapi ironisnya Anies Baswedan akan menemukan anak-anak dari keluarga tak mampu yang memiliki Kartu Pintar tapi tidak bisa mengerjakan PR dimalam hari karena listriknya diputus PLN tak bayar," ujarnya.

"Pemerintah beralasan dalam pilihan sulit tapi rakyat kecil di bawah sulit memiliki pilihan. Kita berharap masa kecil Jokowi yang sulit di pinggir kali memiliki landasan empati dalam setiap menentukan kebijakan," demikian Fahmi. (Ant)