WE Online, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) rupanya gerah dengan berbagai aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang masih terjadi di beberapa wilayah Indonesia.
Wakil Ketua DPD Farouq Muhammad menggangap situasi ini sangat serius. "Kalau ada banyak yang menolak pasti ada masalah di situ. Ini yang kita cari tahu," kata Farouk saat menghadiri Rakernas REI Tahun 2014 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (20/11/2014).
Untuk itu, lanjutnya, DPD melalui komite yang bersangkutan akan segera memanggil pemerintah untuk meminta keterangan terkait keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Kita sudah mengagendakan pemerintah hadir ke DPD untuk meminta penjelasan apa latar belakang dan pemikiran serta langkah-langkah apa untuk mengantisipasi segala dampak yang akan timbul dan apa target yang akan bisa diwujudkan," jelasnya.
Farouq berharap agar hasil dari keputusan menaikkan BBM bersubsidi dapat segera dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Tetapi, kalau tidak akan menjadi hal yang merugikan pemerintah dan kita semua," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan hasil penghematan anggaran subdisi BBM dipergunakan untuk sektor pertanian, energi, dan kemaritiman.
"Jumlah anggaran yang berhasil dihemat dari kenaikan Rp 2.000/liter mencapai Rp 140 triliun," kata mantan Wakil Menteri Keuangan tersebut.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Cahyo Prayogo
Advertisement
