Berapa Nilai Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK? (Bagian I)

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Dalam sebulan masa pemerintahannya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) langsung unjuk gigi dengan mengeluarkan beragam kebijakan.

Kebijakan itu antara lain dikeluarkannya tiga kartu berbasis jaminan, keputusan terkait dengan politik internasional, keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah menurunnya harga minyak dunia, penunjukan jaksa agung dari kader partai politik, hingga kebijakan lain yang dikeluarkan sejumlah kementeriannya.

Meskipun banyak komentar dari sejumlah pihak, baik yang pro maupun kontra, atas kebijakan-kebijakan Kabinet Kerja sebulan terakhir, tetapi sejatinya masih terlalu dini menilai efektivitasnya.

"Kalau mau jujur, kinerja pemerintahan Jokowi-JK masih dini untuk dinilai," kata Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos di Jakarta.

Bonar memandang apa yang dilakukan Jokowi-JK dalam waktu sebulan terakhir masih mewarisi berbagai hal yang menjadi kewenangan pemerintahan sebelumnya sehingga kebijakan Jokowi-JK memerlukan waktu untuk berproses dan pada gilirannya bisa diukur tingkat keberhasilannya.

Ia mencontohkan tiga kartu berbasis jaminan, antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), masih sangat sulit diukur efektivitasnya. Alasannya, antara lain ketiga kartu itu sesungguhnya bukan kebijakan yang benar-benar anyar sebab kartu serupa sudah diterapkan beberapa daerah di Indonesia.

"Pada masa pemerintahan terdahulu ada program yang hampir mirip. Hanya sekarang dilakukan perbaikan dan agar lebih tepat sasaran. Jadi, kita tidak bisa mengatakan itu sebagai hal yang benar-benar baru dan belum bisa diukur keberhasilannya. Kebijakan itu baru sebagai pemoles," ujar dia.

Selain itu, ketiga kartu yang rencananya bakal diintegrasikan menjadi satu kartu itu pendanaannya masih menggunakan struktur anggaran pemerintahan sebelumnya.

"Contohnya kebijakan tiga kartu Jokowi itu masih susah diukur efektivitasnya karena budget-nya itu masih menggunakan budget lama yang disusun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono," tuturnya.

Menurut dia, kebijakan pemerintahan Jokowi-JK, khususnya yang memerlukan pendanaan, baru bisa diukur tingkat keberhasilannya setidaknya pada tahun 2016 ketika alokasi anggarannya memang sudah disusun sendiri oleh pemerintahan Jokowi.

Akan tetapi, politik anggaran diperkirakan akan berlangsung sengit di parlemen. Partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih bakal bekerja keras untuk mengkritisi alokasi anggaran pemerintahan Jokowi-JK. Lebih jauh, dia mengatakan bahwa secara kasat mata masih terjadi kendala dalam taraf koordinasi antardepartemen di pemerintahan saat ini. Misalnya, dalam hal implementasi Undang-Undang Desa.

"Mungkin secara umum yang bisa terlihat adalah problem koordinasi antardepartemen masih belum baik, misalnya implementasi Undang-Undang Desa yang semestinya leading sector-nya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi," kata dia.

Sebelumnya, kata dia, implementasi peraturan tentang desa dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri. Dengan adanya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, terjadi alih kewenangan.

"Akan tetapi, seperti masih ada penolakan dan tumpang-tindih. Tumpang-tindih ini bukan hanya dalam isu Undang-Undang Desa saja, melainkan di banyak isu lain sehingga isu mengenai koordinasi dapat menjadi perhatian pemerintahan Jokowi-JK ke depan," kata dia. (Ant)