WE Online, Jakarta - Sejumlah pengamat menyatakan sosok ideal direktur jenderal (dirjen) pajak harus memiliki integritas tinggi, jiwa kepemimpinan dan pendidikan memadai sehingga memiliki kompetensi dalam menentukan kebijakan perpajakan dan berani memberantas mafia pajak.
Pengamat pajak dari Perkumpulan Prakarsa Wiko Saputra misalnya, mengatakan tiga kriteria sosok ideal dirjen pajak yakni memiliki integritas, kompetensi dan mempunyai visi yang terukur dan jelas.
"Kita mencari sosok yang berintegritas tinggi agar mampu memberantas mafia pajak dan memperbaiki sistem pajak secara progresif," kata Wiko Saputra dalam diskusi Uneg-uneg Politik Anda dan Hendri Satrio di Jakarta, Minggu (23/11/2014).
Integritas calon itu, katanya, dapat dinilai dari beberapa cara seperti rekam jejak masing-masing calon terhadap prestasi dan karir pekerjaan yang dicapai.
Selain itu, calon dirjen pajak harus terbuka terkait harta kekayaannya sehingga dapat disesuaikan antara pendapatan dan jabatan yang dipegang sebelumnya.
"Mereka (calon dirjen pajak) harus menyebutkan harta kekayaan," ujarnya.
Terkait kompetensi, katanya, seorang dirjen pajak harus ahli dalam bidang perpajakan, ekonomi dan hukum dengan memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai ditambah dengan pengalaman sehingga mampu memberantas mafia pajak.
Ia mengatakan ada empat sektor rawan penghindaran dan pengemplangan pajak yaitu pertambangan, perkebunan atau kehutanan, properti dan jasa keuangan.
Wiko mengatakan hanya 500.000 perusahaan yang melaporkan pembayaran pajak dari total lima juta perusahaan yang ada di Indonesia.
"Perusahaan yang membayar pajak itu masih sangat sedikit, bahkan mereka tidak membayar pajak sesuai dengan aturan pajak," katanya.
Menurut dia, pemberantasan mafia pajak adalah tugas utama yang harus diselesaikan calon dirjen pajak, yang harus tercantum dalam visi jelas untuk memberantas mafia pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.
Ia mengatakan rasio pajak sebesar 12,3 persen setiap tahunnya cenderung stagnan ataupun turun, dimana sektor perpajakan menyumbang 78 persen terhadap penerimaan negara.
Wiko berharap calon dirjen pajak dapat berkomiten menaikkan rasio pajak hingga 16 atau 17 persen sehingga mampu mengoptimalkan penerimaan pajak.
"Masih banyak potensi wajib pajak belum digarap," katanya.
Sementara itu ekonom dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Mangasa A Sipahutar mengatakan seorang Dirjen Pajak harus memiliki pendidikan di atas rata-rata pegawai di lembaga itu sebagai modal kepemimpinan.
"Kepemimpinan bisa diperoleh kalau dia berpendidikan di atas rata-rata dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk punya 'power' lebih tinggi," kata Mangasa A Sipahutar.
Menurut dia, pendidikan yang memadai membantu dirjen pajak memahami situasi ekonomi nasional, regional dan internasional untuk menentukan kebijakan pajak ke depan.
Ia mengatakan seorang dirjen pajak jika hanya memiliki integritas baik tetapi tidak mempunyai pemahaman perekonomian baik akan sulit mengelola penerimaan pajak negara dan menetapkan kebijaan.
"Kalau menaikkan target penerimaan pajak sewaktu perekonomian lemah maka sektor riil akan goyang, penggangguran meningkat dan kemiskinan meningkat," tuturnya.
Ia mengatakan penting bagi seorang dirjen pajak memahami substansi perekonomian sehingga bisa menentukan kebijakan pajak yang sesuai pada setiap periode pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sedangkan Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Imron Rosyidhi mengatakan calon dirjen pajak harus memiliki sejumlah kriteria antara lain percaya diri, mau bekerja sama, pintar atau kompeten di bidang perpajakan, tepat dan cepat dalam mengkaji suatu permasalahan dan mengambil keputusan.
"Dia (calon dirjen pajak) garus mempunyai wawasan ekonomi dan kredibilitas bagus, berani mengambil keputusan cepat, tepat dan adil," katanya.
Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P Brodjonegoro mengharapkan direktur jenderal pajak yang terpilih melalui seleksi jabatan bisa memenuhi target penerimaan pajak, agar pemerintah dapat merealisasikan berbagai program pembangunan.
"Saya ingin memilih dirjen yang bisa membantu saya mencapai target, mudah-mudahan seleksi terbuka ini bisa membantu," katanya.
Menkeu mengatakan figur dirjen pajak juga harus memiliki jiwa kepempimpinan serta memahami betul berbagai persoalan terkait manajemen pajak, agar tidak perlu lagi belajar dan langsung fokus menjalankan tugas mengamankan penerimaan pajak.
"Lebih baik bila orang ini mengerti substansi dan punya leadership yang bagus plus integritas dan bersih. Itu sangat penting bagi kondisi Direktorat Jenderal Pajak yang sedang menjadi sorotan," ujarnya.
Kementerian Keuangan secara resmi membuka seleksi terbuka bagi pimpinan tinggi madya, eselon Ia dan Ib, diantaranya untuk pengisian jabatan Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal di kementerian itu.
"Kami mengundang pegawai negeri sipil pusat dan daerah yang telah memenuhi syarat, untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka menjadi kandidat jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan," kata Wakil Menteri Keuangan sekaligus Ketua Panitia Seleksi, Mardiasmo.
Selain jabatan Dirjen Pajak dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan juga membuka seleksi terbuka untuk posisi Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi serta Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara.
Panitia Harus Kredibel Ekonom IPB Mangasa A Sipahutar juga mengatakan selain menyoroti sosok calon dirjen pajak, hal penting yang harus diperhatikan adalah kredibilitas panitia seleksi.
"Fokus kita bukan cuma calon dirjen pajak, tetapi siapa panitia lelangnya. Apakah panitia terbebas atau tidak dari mafia pajak dan unsur politik?" katanya.
Ia mengatakan panitia seleksi diharapkan juga mempunyai pendidikan bidang ekonomi dan hukum serta integritas tinggi karena pelelangan jabatan itu tergantung dari mekanisme panitia.
"Mereka nanti yang mengatur prosesnya, jangan sampai rekomendasinya melenceng dari yang diinginkan," ujarnya.
Sementara pengamat pajak dari Perkumpulan Prakarsa, Wiko Saputra mengatakan panitia seleksi harus mampu melihat dengan cermat rekam jejak calon tersebut.
"Harus betul-betul sesuai kriteria dari panitia seleksi, mereka juga harus kompeten dan berintegritas," katanya.
Wiko menekankan proses seleksi lelang jabatan dirjen pajak harus transparan.
"Rekam jejak calon dirjen pajak harus dibuka ke publik sehingga masyarakat bisa memilih dan melihat kualitas calon-calon itu," ujarnya. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Sucipto
Tag Terkait:
Advertisement
