Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

DPRD Desak Pemkot Batam Naikkan PAD Rp 1 Triliun

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Batam segera meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada 2015 mendatang. Anggota DPRD Batam meminta wali kota untuk meningkatkan PAD hingga melampaui angka Rp 1 triliun.

Sementara angka PAD yang diproyeksikan Pemkot Batam dalam RAPBD 2015 hanya sebesar Rp 824 miliar sehingga DPRD mendesak untuk meningkatkan PAD pada tahun mendatang. Menurut anggota DPRD Kota Batam dari Fraksi PDI Perjuangan Udin P Sihaloho, masih banyak potensi pajak yang harus dikelola Pemkot Batam.

"Nilai pajak tersebut sebesar Rp 200 miliar merupakan potensi yang masih dapat diambil," ungkapnya.

Beberapa potensi pendapatan yang menurut dewan yang masih bisa ditingkatkan antara lain dari retribusi parkir terutama parkir berlangganan. Potensi lainnya adalah dari retribusi pelayanan persampahan, sedangkan proyeksi pendapatan dari retribusi pelayanan persampahan hanya meningkat sebesar Rp 5 miliar dari 2014 menjadi Rp 25 miliar pada RAPBD 2015.

"Objek ini dinilai belum signifikan dikelola disebabkan pertumbuhan properti dan penduduk di Batam ini lumayan banyak," kata Ruslan M Ali Wasyim dari Fraksi Partai Golkar.

Ruslan menambahkan bahwa selama ini kekuatan APBD Kota Batam masih bergantung kepada dana bagi hasil (DBH) dari pusat dan daerah. Hal ini masih sangat jauh perbedaan antara PAD dengan dana perimbangan. "Sekitar 60 persen lebih dana yang ada berasal dari DBH baik pusat maupun daerah," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat Mesrawati Tampubolon mengungkapkan masih banyak SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di Kota Batam yang perlu meningkatkan penghasilan daerah. "Pembangunan pesat di Batam ini seharusnya dibarengi dengan penghasilan PAD," kata Mesrawati.

Menanggapi hal ini, Wakil Wali Kota Batam Rudi mengatakan pihaknya akan terus berupaya untuk melakukan pelayanan sebaik mungkin. Ia juga berjanji akan melakukan pembenahan di dinas-dinas terkait. Namun, terkait tentang parkir berlangganan, Pemkot Batam sedang mengupayakan kerja sama dengan Polda Kepulauan Riau (Kepri) melalui Gubernur atau Wakil Gubernur Kepri.

"Parkir ini sebenarnya tidak ada masalah. Peraturan daerah pun sudah keluar, namun koordinasinya saja yang belum terselesaikan," jelasnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Alnisa Septya Ratu
Editor: Cahyo Prayogo

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: