Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perlu Dukungan Kerja Sama dengan Asing

WE Online, Jakarta - Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam lima tahun ke depan. Untuk dapat memenuhi target tersebut segala daya, upaya, serta sumber daya harus dipergunakan secara maksimal. Salah satunya adalah dengan membuka peluang bekerja sama dengan badan usaha jasa konstruksi asing.

"Untuk memenuhi percepatan pembangunan infrastruktur tersebut kapasitas yang dimiliki pemerintah dan pelaku jasa konstruksi nasional belum memenuhi, karena itulah kita tetap membuka peluang bagi pelaku konstruksi asing tentunya dengan proporsional," kata Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Hediyanto W Husaini di Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun ke depan pemerintah akan membangun beberapa infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan pasar tradisional di berbagai kawasan Indonesia.

"Apalagi kini Kementerian PU dan Pera memiliki tanggung jawab untuk membangun berbagai fasilitas masyarakat seperti waduk hingga 29 buah selama kurun lima tahun, jalan sepanjang 1.000 km, pelabuhan minimal 20, pembangkit listrik yang masih minim saat ini, hingga eksplorasi minyak. Semua itu membutuhkan tidak hanya modal, tapi juga sumber daya manusia dan teknologi yang memadai," jelasnya.

Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur tersebut tidak dapat dipisahkan dengan dukungan sektor jasa konstruksi yang menjadi faktor penentu dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah dalam hal ini Kementerian PU dan Pera ingin mendorong dan membuka kerja sama yang adil dan tidak berat sebelah antara badan usaha jasa konstruksi (BUJK) nasional dengan BUJK asing.

"Harus ada mutual benefit yang didapatkan dari kerja sama dua negara, misalnya saja modal dan dan teknologi diberikan dari BUJK asing kepada BUJK nasional. Sedangkan, penguasaan lapangan dan bahasa dimiliki oleh BUJK nasional," jelasnya.